Rab. Jul 8th, 2020

komentarnews.com

Hanya Satu Untuk Semua

Komite II DPD RI Beberkan Permasalahan RUU Cipta Kerja

12 min read
Bagikan Ke :

Jakarta, KOMENTAR – Komite II DPD RI masih menemukan catatan permasalahan pada Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Cipta Kerja. Berdasarkan sisi lingkup tugas Komite II DPD RI, ada beberapa permasalahan salah satunya yaitu hilangnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah masing-masing.

Mengenai permasalah tersebut, Anggota Komite II DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara Ir. Stefanus BAN Liow, MAP memberikan catatan kritis. Senator SBANL alias Stefa sapaan akrab Ir. Stefanus BAN Liow, MAP mengatakan bahwa penjelasan dalam draft RUU Cipta Kerja mengembalikan kewenangan pengambilan keputusan atas pengelolaan kekayaan mulai dari perizinan hingga pembinaan pada tingkat Pemerintah Pusat. Alhasil, pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak akan memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya ekonominya sendiri dan cenderung harus menunggu pendelegasian tugas dari pemerintah pusat.

“Hal ini bertolak belakang dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah,” ucap Senator SBANL alias Stefa suami dari Ketua Komisi III DPRD Kota Tomohon Ir. Miky J.L Wenur, MAP saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui Virtual Meeting yang dipimpin Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai didampingi Wakil Ketua Komite II DPD RI Dr. Irm Abdullah Puteh, Wakil Ketua DPD RI Hasan Basri, SE,MH dan Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, S.Pd,MH, Senin (27/04) baru-baru ini.

Berita Terkait :  BNI Kotamobagu Serahkan Bantuan APD untuk Pemkab Bolmong

Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai Senator asal Papua mengatakan bahwa standar upah minimum pekerja menggunakan standar provinsi (UMP) menjadi catatan Komite II DPD RI. Dalam aturan sebelumnya, pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan diatur bahwa standar yang digunakan menggunakan standar kabupaten/kota (UMK). Upah minimum yang berpatokan pada UMP hanya akan menguntungkan kelompok pekerja di daerah tertentu saja, misalnya pekerja yang bekerja di DKI Jakarta. “Di daerah lainnya, pekerja akan dirugikan karena UMP di berbagai daerah provinsi lebih rendah dibandingkan standar UMK,” tutur Yorrys, mantan Anggota DPR RI.

Berita Terkait :  Pendeta Purukan Kukuhkan Panitera dan Dewan Hakim MTQ Minut

Senator asal Aceh yang pernah menjabat Gubernur Aceh Dr Ir Abdullah Puteh menyoroti dihapusnya ketentuan upah minum sektoral kabupaten dan sektoral kabupaten (UMSK). Dihapusnya UMSK sangat merugikan pekerja, UMPK dibagi berdasarkan sektoral karena upah antar sektor berbeda sesuai dengan beban kerja yang bervariasi. “Tentu saja, beban kerja sektor manufaktur berbeda dengan beban kerja sektor jasa,” terangnnya.

Aturan pembayaran upah berdasarkan jam kerja juga menjadi catatan Komite II DPD RI. Pengusaha dapat membayar pekerja berdasarkan jam kerja jika pekerja tersebut bekerja kurang dari 40 jam. Hal tersebut akan menjadi peluang bagi pengusaha untuk membayar pekerja lebih murah dari seharusnya.

“Pengusaha dapat mencari celah untuk mengalihkan pembayaran bulanan menjadi pembayaran per jam, misalnya hanya memperkerjakan pekerja dalam empat hari saja. Sehingga, mekanisme pembayaran berdasarkan jam kerja cenderung akan dipilih oleh para pengusaha,” tambah Bustamin Zainuddin, S.Pd,MH yang pernah menjadi Bupati Lampung.

Berita Terkait :  Alami Penurunan Drastis, Pemkot Diminta Jelaskan Kasus Covid -19

Ditambahkan Hasan Basri, SE,MH Senator asal Kalimantan Utara, mengenai perpanjangan waktu kerja lembur. Melalui RUU Cipta Kerja, Pemerintah berencana memperpanjang waktu kerja lembur menjadi maksimal empat jam per hari dan 18 jam per minggu. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur waktu kerja maksimal hanya tiga jam per hari dan 14 jam per minggu. “Perubahan dalam RUU Cipta Kerja tersebut tentu akan merugikan pekerja yang akan mendapatkan tambahan durasi kerja namun uang lembur yang diterima tidak berubah,” papar Wakil Ketua Komite II DPD RI ini. (rom)

Tinggalkan Balasan

Copyright © Harian Komentar 2019 All rights reserved. by Manado Ads | Newsphere by AF themes.