Amurang, KOMENTAR – Anggota DPRD Minsel Rommy Pondaag memintakan agar oknum Pemkab Minsel dan juga Plt Kumtua berhenti berdusta. Kecaman keras ini disampaikan terkait manipulasi penyaluran bantuan bagi masyarakat yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat. Manipulasi dilakukan dengan mengatasnamakan bantuan dari Pemkab Minsel.
“Saya ingin katakan jangan lagi berdusta, itu dosa. Masakkan tiap kali penyaluran bantuan buat masyarakat yang anggarannya dari pemerintah pusat atau APBN kemudian diakui sebagai bantuan Pemkab Minsel. Sedangkan pada APBD Minsel tidak ada tertata bantuan-bantuan tersebut. Sekali lagi, jangan berdusta itu dosa,” ujar Pondaag.
Lanjut dituturkannya program-program kesejahteraan masyarakat (Kesra) paling banyak dimanipulasi. Program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bedah rumah, bantuan beras sampai Program Keluarga Harapan (PKH) diklaim sebagai milik Pemkab Minsel. Sedangkan anggaran sepenuhnya bersumber dari APBN.
“Kan ini lucu tiap kali penyaluran program pemerintah pusat kemudian diakui dari Pemkab. Saya tahu persis karena berada sebagai anggota DPRD. Malah yang sering terjadi di Minsel pemotongan anggaran untuk Kesra. Ambil contoh saja beasiswa yang sudah dianggarkan malah dipangkas habis. Begitu pula Jamkesda, dari usulan Rp 18 miliar dipangkas menjadi Rp 3 miliar. Lalu dimana yang dikatakan pro rakyat? Kemudian mengaku program pusat sebagai program Pemkab Minsel,” beber Pondaag yang periode lalu duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Minsel.
Dia juga mengecam praktek-praktek menakuti warga penerima bantuan. Ancaman yang dilakukan dengan akan mencabut atau mencoret nama penerima bantuan bila tidak mengikuti ‘warna’ tertentu. Sedangkan sekali lagi dikatakannya program tersebut berasal dari pemerintah pusat yang Presidennya sekarang Joko Widodo, kader PDI Perjuangan.
“Ini merupakan dosa berikutnya dengan mengancam penerima bantuan. Praktek-praktek seperti ini harus dihentikan, jangan sampai hak demokrasi rakyat dipasung dengan ancaman bantuan pemerintah dicabut. Lucunya lagi bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat yang kemudian diklaim berasal dari APBD Minsel. Makanya sekarang bila ada oknum main-main ancam, laporkan pada kami,” tegasnya.(vtr)
Komentar