oleh

Dana Desa 2021 Berkurang Rp 1,4 Miliar

Ratahan, KOMENTAR – Alokasi dana dari pusat khususnya yang diperuntukkan bagi Dana Desa (DD) untuk Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) pada Tahun Anggaran 2021 mendatang, berkurang sekira Rp 1,4 miliar bila dibandingkan dengan alokasi dana yang sama yang dikucurkan pada Tahun Anggaran 2020 ini.

Data dan informasi yang berhasil dirangkum harian ini, Dana Desa untuk Kabupaten Mitra Tahun Anggaran 2021 mendatang yang dikucurkan oleh pemerintah pusat adalah senilai Rp 106.114.896.

“Sesuai yang dirilis oleh pemerintah pusat lewat kementerian keuangan, tahun depan kita menerima dana desa senilai Rp 106,114 miliar,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Mitra, David Lalandos AP MM, dalam wawancara dengan harian ini Selasa (06/10) kemarin.

Menurut Sekda, nantinya Dana Desa Tahun Anggaran 2021 akan diperuntukkan bagi program-program padat karya tunai, pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di masyarakat, upaya peningkatan produktivitas, serta transformasi ekonomi melalui desa digital.

“Nanti juga Dana Desa 2021 akan diarahkan pada pengembangan potensi dan produk unggulan, pengembangan desa wisata, program ketahanan pangan, pengembangan infrastruktur dan konektivitas, serta program kesehatan,” terang mantan Inspektur Kabupaten Mitra ini.

Sekda membenarkan bahwa anggaran dana desa yang dikucur pemerintah pusat bagi Kabupaten Mitra 2021 nanti mengalami pengurangan bila dibandingkan dengan tahun 2020 ini. “Tetapi itu bukan saja dialami oleh Kabupaten Mitra, melainkan oleh semua daerah di Indonesia karena memang ada pengetatan anggaran akibat pandemi,” tuturnya.

Diketahui, pada 2020 ini Kabupaten Mitra menerima dana desa secara total Rp 107.573.841. Sementara itu Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Arnold Mokosolang MM juga menyatakan hal yang sama. “Tidak ada masalah adanya pengurangan dana desa, karena secara akumulatif tidak akan mempengaruhi jalannya pembangunan di desa,” tuturnya.

Mokosolang sendiri menggarisbawahi soal pengelolaan dana desa ini yang menurutnya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Jangan sampai ada yang coba-coba melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan dana desa ini. Ada samnksi tegas menanti termasuk sanksi pidana,” tukasnya.(ftj)

Komentar

Terbaru