Sangihe, KOMENTAR – Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Danny Mandak memastikan pihaknya akan mengevaluasi agen BRILink penyalur bahan pangan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang merugikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini disampaikan Mandak di pertemuan bersama warga Kecamatan Tabukan Utara (Tabut), di Ruang Serba Guna Kantor Kecamatan Tabut, Rabu (14/10).
“Kami akan menyelesaikan persoalan ini,” ujar Mandak dalam pertemuan. Ia mengatakan setelah selesai pertemuan pihaknya akan segera melakukan evaluasi. Hasilnya akan dikaji apakah akan dihentikan, diganti baru atau baru diberikan teguran. “Untuk itu akan dilihat dari hasil evaluasi,” katanya.
Sebelum itu, sejumlah warga yang menjadi KPM keluhkan soal layanan agend BRILink di wilayah tersebut. Para warga mengaku kondisi tersebut sudah berlangsung lama. “Bukan baru saat ini model pelayanan dari agen BRILink tidak baik, sudah lama,” tutur sejumlah warga dalam pertemuan menyampaikan keluhan tersebut.
Mereka pun membeberkan model pelayanan buruk dari agen, di mana mulai dari sayuran yang sudah busuk diterima beberapa waktu lalu. Ada pula pengurangan item BPNT, termasuk ancaman bakal dihapus dari daftar KPM, sampai dengan perlakuan seenaknya dari agen.
“Maka dari itu kami berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah,” timpal mereka. Tak cuma itu, lanjut para warga, persoalan lain yang kerap ditemui ketika akan mengambil bahan pokok. Di mana tempat usaha mitra BRI tersebut didapati dalam keadaan tutup.
“Walaupun memang benar sudah dijadwalkan untuk pengambilan. Namun kami juga terhalang biaya transportasi. Setidaknya bisa ada kebijakan dari pihak agen apabila lewat dari jadwal pengambilan, karena hal itu bukan di sengaja,” sebut mereka. Sembari mengusulkan ke pihak Dinsos agar mereka bisa pindah ke agen lainnya yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada KPM.(bon)
Komentar