Talaud, KOMENTAR – Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut (E2L) menyerahkan dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD Talaud baru-baru ini. Proses penyerahan dokumen tersebut Bupati Lasut didampingi Wakil Bupati, Moktar A Paparaga (Mantap), dengan dokumen diterima Ketua DPRD Jacob Mangole, Wakil Ketua DPRD, Voker Pelle dan Wakil Ketua DPRD, Jekmon Amisi. Bupati mengatakan bahwa proses penyusunan rancangan KUA-PPAS APBD 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya.
“Untuk KUA-PPAS APBD 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,” ujar Lasut.
Dikatakan pula bahwa dalam proses penyusunan KUA-PPAS tersebut mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya, Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021. “Melalui pedoman aturan itu disampaikan agar pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah harus sejalan dengan pencapaian tujuh prioritas pembangunan nasional,” kata Lasut.
“Termasuk disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Karena tujuan prioritas pembangunan nasional adalah untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,” tuturnya.
Selain Ia mengingatakan agar alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) harus sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). Kata diaĀ jangan sampai menyimpang dari Juknis. “Karena alokasi anggaran dari Dana Alokasi Umum diprioritaskan untuk pembangunan pendidikan bagi Masyarakat terutama menghadapi era digitalisasi saat ini,” ucapnya.
Lebih jauh ia menyatakan selain bidang pendidikan, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan di bidang kesehatan. Melalui peningkatan infrastruktur rumah sakit, seperti RSUD Mala, RS Bergerak Gemeh dan pembangunan RS Pratama di Pulau Kabaruan. “Pemerintah daerah juga fokus pada pembangunan infrastruktur lainnya seperti pembangunan pusat perdagangan, pembangunan sarana infrastruktur jalan, sekaligus pembangunan depot pertamina untuk mengatasi kelangkaan BBM,” katanya.
“Pariwisata, dan pembangunan kemaritimam termasuk mendorong sektor pertanian dan perkebunan dengan rencana pencanangan 1000 hektare ladang jagung juga menjadi prioritas lain dari pemerintah daerah. Semoga hal ini mendapat perhatian dari pihak DPRD Talaud,” timpalnya.
Adapun proses penyerahan dokumen tersebut berlangsung dalam kegiatan paripurna dewan, yang turut pula dihadiri Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah Adolf Binilang, Plt Sekretaris DPRD Arvan Bawangun dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).(tr1-K)
Komentar