Kotamobagu, KOMENTAR – Ada hal menarik disampaikan oleh Walikota Ir Hj Tatong Bara, Ketika membuka kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) Kota Kotamobagu, Selasa (20/10) . Bahwa, Kotamobagu menjadi salah satu daerah dalam mengukur laju inflasi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Selain itu, “Kotamobagu juga menjadi penopang inflasi di Provinsi Sulut sampai dua persen,” sebutnya.
“Namun demikian, untuk mengendalikan laju inflasi ini perlu dilakukan secara Bersama-sama. Bukan hanya oleh kami di Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, akan tetapi harus pula melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Bank Indonesia (BI),” kata Tatong lagi.
Menurutnya, inflasi yang terus turun akan berpengaruh pada kesejahteraan warga. Untuk itu, diperlukan adanya koordinasi lintas instansi, guna menyelaraskan pengendalian inflasi di daerah. “Sehingga semuanya bisa terkontrol dengan baik, terutama dengan adanya peran dari Bank Indonesia (BI) juga,” ungkap orang nomor satu di Kotamobagu ini.
Tatong juga menyinggung tentang komoditi bawang merah yang cukup besar di wilayah Kotamobagu. Tatong meminta, agar pihak BI dapat memberikan perhatian kepada petani bawang merah maupun komoditi pertanian lainnya. “Petani bawang merah serta petani komoditi pertanian lainnya di Kotamobagu, masih sangat membutuhkan perhatian besar dari Bank Indonesia,” cetus Tatong.
Pertemuan itu sendiri turut dihadiri oleh Wakil Walikota (Wawali) Nayodo Koerniawan SH, Sekretaris Kota (Sekkot) Ir Hi Sande Dodo MT, dan sejumlah pejabat Pemkot Kotamobagu di bidang perekonomian, keuangan, serta pertanian. Sedangkan pihak BI, dihadiri langsung Kepala BI Perwakilan Sulut Arbonas Hutabarat SE.
Dalam penyampaiannya, Arbonas Hutabarat mengatakan bahwa deflasi terjadi akibat turunnya harga komoditi rempah-rempah. Jika harga komoditi selalu turun bagaimana nasib petani. “Petani akan berhenti bertani jika harga turun terus,” katanya.
Selain itu, deflasi juga terjadi dari kelompok transportasi dan kelompok makanan, tambahnya. Namun, deflasi yang lebih dalam tertahan dengan harga logam emas yang cukup tinggi. Ia mengingatkan, rapat evaluasi pengendalian inflasi daerah untuk menjaga harga dan pasokan. “Jika pasokan kurang harus dilakukan operasi pasar,” ujar Arbonas.
Di penghujung pertemuan tersebut, BI Perwakilan Sulut menyerahkan Token of Appreciation uang peringatan HUT Kemerdekaan ke-75 kepada Walikota Tatong Bara. Pemberian uang kertas edisi terbatas Rp 75 ribu itu, diserahkan langsung Kepala BI Perwakilan Sulut Arbonas Hutabarat.
Selanjutnya, bagi siapa saja terutama pejabat di lingkungan Pemkot Kotamobagu dapat memesan edisi khusus ini. Tatong pun menyampaikan ucapan terima kasihnya atas pemberian ini. Dia berharap, pejabat lainnya juga ikut mengoleksi UPK ke-75.(cop)
Komentar