oleh

98 Kasus Pelanggaran Pilkada Ditangani Bawaslu Sulut

Manado, KOMENTAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut menangani sedikitnya 98 kasus temuan dan laporan pelanggaran tahapan dalam Pilkada 2020. Mayoritas dari kasus-kasus tersebut merupakan kasus dugaan administrasi.

“Kasus dari temuan Bawaslu sepanjang Pilkada 2020 ini berjumlah 95 yang dinyatakan sah sebagai pelanggaran. Sementara 16 kasus temuan yang setelah diproses ternyata bukan pelanggaran. Selanjutnya kasus laporan yang ditindaklanjuti Bawaslu terdapat 3 kasus yang setelah hasil pemeriksaan ditetapkan pelanggaran. Sedangkan laporan kepada Bawaslu yang diputuskan bukan pelanggaran ada 3 kasus. Total untuk kasus dari temuan Bawaslu dan laporan masyarakat berjumlah 98 yang telah terbukti pelanggaran, ” ungkap koordinator Bawaslu Provinsi Sulut Divisi Penindakan dan Pelanggaran, Mustarin Humagi, Jumat (23/10).

Ia mengungkapkan, 98 kasus pelanggaran tersebut tersebar di 15 Kabupaten/Kota baik yang menyelenggarakan Pilkada lokal dan Pilkada Gubernur.

“Kasus-kasus tersebut berkaitan dengan sanksi administrasi berjumlah 64 kasus. Kemudian terkait pelanggaran kode etik 1 kasus dan pidana ada 1 kasus. Pelanggaran yang berkaitan dengan aturan hukum lainnya berjumlah 32 kasus, ” ujarnya seraya menegaskan, data kasus pelanggaran yang ditangani bawaslu itu berdasarkan data terakhir tanggal 15 Oktober 2020.

Lanjut diungkapkan Mustarin, dari jumlah puluhan kasus tersebut di antaranya putusan pelanggaran 6 ASN di Kota Tomohon yang sudah ada sanksi dari Komisi ASN (KASN), kemudian kasus netralitas Pejabat Kepala Daerah di Minahasa Selatan yang sudah ada putusan teguran dari Kemendagri, juga laporan pelanggaran netralitas Wakil Bupati Sangihe.

“Untuk pelanggaran netralitas ASN di Tomohon kan sudah ada rekomendasi dari KASN. Enam orang itu dari KASN merekomendasi sanksi kode etik dan kode perilaku pegawai ASN dengan human sedang. Demikian juga terkait perilaku pejabat kepala daerah di Minsel terbukti ada pelanggaran sebagaimana pemeriksaan Bawaslu.Hingga kini masih ada kasus yang ditindaklanjuti dan sedang diproses,” ungkap Humagi.

Ia mengungkapkan, kebanyakan yang mereka tangani ini memang terkait dengan administrasi dan tindakan yang mengarah kepada keberpihakkan atau mengarah kepada dukungan. “Gestur dan tindakan dari orang tersebut dari subjek yang dilarang seperti Penjabat Sementara (Pjs) atau Lurah. Yang mengarah dan memperlihatkan dukungan gestur yang menyolok dan mengarah kepada pasangan tertentu. Itu yang kita sedang tangani ini,”

Disampaikannya, masalah himbauan sudah pihaknya sudah melayangkan. Baik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun kepada juga calon dan tim pasangan calon (paslon). “Tetapi fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam forum-forum bersama. Misalnya deklarasi pemilu (pemilihan umum) damai, demokrasi bersih dari money politic, hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).

Dirinya pula menegaskan, menjadi prioritas mereka juga untuk bagaimana menghilangkan atau meminimalisir maupun memerangi dalam pilkada terkait dengan kegiatan transaksi dalam bentuk apapun. Pihaknya memberikan warning sebagai Bawaslu terhadap subjek khusus pelanggar yang namanya menjanjikan uang atau materi dalam bentuk apapun yakni materi lainnya. “Itu pidana menanti bagi calon maupun tim pasangan calon. Begitu juga kepada warga masyarakat,” tegasnya.

Bukan hanya calon dan tim paslon, pidana yang sama diterpakan kepada pemilih yang dengan sengaja menerima uang atau materi dalam bentuk apapun. “Jadi sebenarnya prinsip dalam ketentuan UU (Undang-Undang) nomor 10 tahun 2016 tersebut dalam ketentuan pasal 187A disebutkan dalam ketentuan disebut ‘setiap orang’. Dalam subjek ini menyasar kepada semua orang,” ucapnya.

Semua orang yang dimaksud di sini batasannya ialah mereka yang sudah punya hak pilih 17 tahun ke atas atau sudah akan menikah. “Si pemberi dan si penerima siapa saja apakah bakal calon, dia calon maupun tim calon bisa dipidana termasuk masyarakat,” paparnya.

Dengan demikian Bawaslu mengharapkan apapun bentuknya dan dengan alasan apapun tidak boleh ada transaksi dalam pilkada. Baik tim calon dan masyarakat jangan berani mengambil atau menerima materi dalam bentuk apapun. “Itu di sepanjang kampanye dan pungut hitung. Dalam sanksi administrasi calon bisa dibatalkan kalau dengan sengaja memberikan,” jelasnya.

Maka dari itu ia mengajak kepada seluruh masyarakat pemilih agar jangan main-main dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi atau money politic. “Kami minta masyarakat hindari money politik yang akan membuat proses demokrasi bisa dinodai. Siap-siap didiskualifikasi dan pidana penjara,” tandasnya.(bly)

Komentar