Amurang, KOMENTAR – Pejabat sementara (Pjs) Meiki Onibala kembali ingatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jaga netralitas. Bila tidak diindahkan berarti siap-siap diberi sanksi dan diganti. Penggantian pejabat tak netral bahkan telah mendapatkan lampu hijau oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Ngoni bajenggo kita le boleh bajenggo, makanya netral-netral jo sesuai aturan. Kita sudah dapat petunjuk dari KASN untuk memanggil yang beri peringatan, kalau tidak bisa dibina berarti diganti. Jadi kalau masih tetap kumabal siap-siap kita Plt-kan. Silahkan coba, kita pe jabatan jadi pertaruhan,” sebut Onibala di depan Lurah dan Camat Amurang raya, Senin (26/10).
Lanjut dikatakannya bukti-bukti ketidaknetralan dari PNS terutama lurah dan camat sudah masuk. Mulai dari menggunakan atribut, simbol jari sampai dengan keluar masuk rumah untuk kampanyekan pasangan calon. Dia mintakan jangan lagi diulangi karena semua gerak-gerik dalam pantauan dan itu memang tugasnya sebagai Pjs Bupati untuk menjaga netralitas.
“Kasihan rakyat kalau ditekan-tekan atau dipaksa untuk memilih pasangan tertentu. Biarkan rakyat memilih sesuai hati nurani atau siapa yang dinilainya dapat membawa kesejahteraan. Kan belum tentu juga ngoni-ngoni yang pakai masker simbol tertentu memilih sesuai simbol. Itu cuma Tuhan deng ngoni yang tahu nanti di bilik suara. Netral-netral jo kan karir ngoni masih panjang, jangan korbankan itu,” beber Onibala.
Dijelaskan Onibala yang juga Inspektorat Pemprov Sulut loyalitas wajib dimiliki oleh PNS, tapi dalam pekerjaan bukan figur. “Sekali lagi kita mintakan agar ngoni jaga netralitas. Banyak sekali laporan yang masuk dan sekarang telah didata dan disusun. Kalau masih saja diteruskan pastinya saya bertindak dan itu sesuai aturan. Ingat diskresi itu diperkenankan diambil bila memang tetap ada pembangkangan,” pintanya.
Dia juga pesan baliho-baliho berkaitan pemerintahan diganti. “Kan sekarang secara de facto dan de jure saya Bupati Minsel. Makanya di baliho atau spanduk gunakan foto saya jangan yang lain. Setelah tanggal 5 Desember ngoni cabu deng rabe-rabe atau maki-maki silahkan. Tapi jangan sampai kita dengar, ingat torang tetap bakudapa di provinsi,” pungkasnya.
Diketahui Pjs Bupati Onibala telah membentuk tim untuk memeriksa pengelolaan keuangan tahun 2019 dan 2020. Pemeriksaan ini sebagai bagian Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Surat Perintah Inspektur Pemprov Sulut sebagai wakil pemerintah pusat. Tim akan menyisir anggaran-anggaran yang diduga bermasalah. Khusus penggunaan Dandes di desa-desa telah ditemui pelanggaran dan akan menjadi perhatian serius.(vtr)