oleh

Kuasa Hukum AA-RS Yakin Permohonan PAHAM Ditolak

Manado, KOMENTAR – Kuasa hukum pasangan calon Andrei Angouw-Richard Sualang (AA-RS) yakin permohonan paslon Paula Runtuwene-Harley Mangindaan (PAHAM) bakal ditolak MK (Mahkamah Konstitusi).

“Sebelum masuk tahapan persidangan, permohonan (gugatan) harus diverifikasi apakah memenuhi Pasal 158 UU Nmr 10 thn 2016 atau tidak. Kami yakin permohonan paslon PAHAM akan ditolak MK,” ucap kuasa hukum AA-RS, Steiven B Zeekeon SH dan Rangga Trianggara Paonganan SH dari Jakarta, Selasa (19/01).

Menurut Zeekeon, gugatan paslon PAHAM tidak memiliki legal standing. “Karena sesuai pasal 158 UU nomor 10 tahun 2016, untuk Kota Manado dengan penduduk 500 ribu jiwa lebih, maka ambang batas mengajukan permohonan ke MK yaitu 1 persen. Sedangkan selisih suara antara PAHAM dengan AA-RS sebesar 9 persen,” urai Ketua P/KB GMIM jemaat Sion Sindulang Satu ini.

Tak hanya itu, Zeekeon menilai permohonan PAHAM juga kabur (obscur lible). “Permohonan pemohon juga kabur karena sesuai PMK 6 tahun 2020, pasal 8, pemohon harus menguraikan kesalahan perhitungan termohon ( KPU) dan hitungan yang benar menurut pemohon. Tetapi dalam posita maupun petitum, pemohon tidak dapat mendalilkan hal tersebut namun pemohon hanya mendalilkan soal pola terstruktur, sistematis dan massif dan dugaan pelanggaran kampanye dimana hal tersebut adalah kewenangan dari Bawaslu,” tegas sekretaris P/KB Wilayah Manado Utara Satu sekaligus Sekretaris P/KB Rayon Manado ini.

Akibat dari permohonan yang tidak memiliki legal standing dan kabur,  lanjut Zeekeon, maka permohonan PAHAM bakal ditolak.

Sementara itu Wakil Ketua DPC PDIP Manado Jefry ‘Topa’ Polii menambahkan kehadiran mereka di MK bukan untuk sekedar melawan gugatan PAHAM namun lebih dari itu untuk mengamankan mandat warga Manado bagi AA-RS. “Kami hadir bukan hanya sekedar melawan permohonan PAHAM, tapi juga menjaga suara dan kepercayaan masyarakat Manado yang sudah memilih AA-RS sebagai Walikota dan Wakil Walikota,” ujar Polii dan Lucky Senduk, Wakil Ketua DPD PDIP Sulut.

Terpisah, Ketua Media Center AA-RS Steven Rondonuwu menginformasikan agenda persidangan dimulai 18-20 Januari yang diawali pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi pemohon, pemeriksaan isi materi permohonan, serta pengesahan alat bukti pemohon. “Sidang pemeriksaan berlangsung 1-11 Februari 2021 termasuk di dalamnya agenda penyerahan jawaban termohon, pemeriksaan keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu. MK melanjutkan persidangan dengan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti. Bukti tersebut berasal dari termohon, pihak terkait, dan Bawaslu,” ujarnya.

Nantinya, lanjut Rondonuwu, pengucapan putusan atau ketetapan sidang untuk melanjutkan perkara atau tidak, dilaksanakan 15-16 Februari 2021. Jika dinyatakan lolos oleh hakim, sidang lanjutan berjalan dari 19 Februari hingga 18 Maret 2021. Untuk Putusan akhir ketetapan perkara PHPU dibacakan 19-24 Maret 2021,” paparnya.(don)

Komentar