Talaud, KOMENTAR – Pinjaman daerah dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Di mana untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah terkait percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Cara ini yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan melakukan pengajuan pinjaman daerah ke pemerintah pusat. Dan prosesnya saat ini tinggal menunggu rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Pak Bupati (Elly E Lasut) telah bertemu dengan Direktur Perimbangan Keuangan Daerah, di Kemendagri, Ibu Marisi Parulian. Pada prinsipnya untuk pinjaman daerah senilai Rp 120 miliar sudah disetujui, tinggal menunggu surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” ujar Sekretaris Daerah, Yohanis Kamagi saat dihubungi wartawan harian ini, Minggu (31/1). Kamagi mengutarakan, konsep dasar pinjaman daerah ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Dijelaskannya, pada prinsipnya, PP 56 Tahun 2018 merupakan produk hukum turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Sesuai kebutuhan daerah, pinjaman ini akan fokus pada pembangunan infrastruktur strategis daerah dan nasional yakni pembangunan depo minyak, pembangunan RSUD Mala, pasar modern serta pembangunan Puskesmas Beo dan Lirung,” jelasnya. Lebih lanjut ia mengatakan, pada kesempatan pada kunjungan itu pula, bupati juga sempat bertemu dengan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, di Kemendagri, Bahri. Pertemuan itu membahas soal persetujuan kenaikan kesejahteraan pegawai dalam bentuk TTP, dan perjuangan kenaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) di 2022, yang mana semua itu harus mendapatkan persetujuan Mendagri serta perjuangan kenaikan DAK di Tahun 2022. “Jadi pada intinya ada beberapa hal yang pak bupati perjuangkan untuk kemajuan di daerah pada kunjungan ke pemerintah pusat,” pungkasnya.(vil)
Komentar