Pemkot Terbitkan Surat Edaran tentang PPKMBM

Tomohon, KOMENTAR – Pemkot Tomohon telah menerbitkan surat edaran tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKMBM) dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkot Tomohon lewat keterangan persnya Minggu (14/2) merinci poin-poin yang diatur lewat surat edaran tersebut.

“Pertama, peserta kegiatan ibadah di rumah ibadah tidak melebihi 50 persen kapasitas gedung dan mengoptimalkan media live streaming. Peserta ibadah harus benar-benar sehat dan mentaati protokol kesehatan,” tutur jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemkot Tomohon, Yelly Potuh SS.

Kedua, pusat perbelanjaan, tempat wisata dan tempat hiburan dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 21.00 wita dan membatasi pengunjung sesuai protokol kesehatan. Ketiga, restoran, cafe dan rumah makan menerapkan layanan makan/minum di tempat dengan jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas dengan jam operasional hingga 21.00 wita serta menerapkan protokol kesehatan. Keempat, anak-anak di bawah 12 tahun dan lansia serta yang memiliki penyakit kronis diimbau tidak berkunjung ke pusat perbelanjaan, tempat hiburan, restoran, cafe tempat wisata dan pusat keramaian lainnya.

Kelima, acara syukuran suka dan duka wajib dilaporkan kepada Camat, Kapolsek dan Danramil serta penanggung jawab acara membuat surat pernyataan tentang kewajiban melaksanakan protokol kesehatan melalui lurah setempat. Keenam, tempat usaha ritel seperti warung, alfamart, indomaret, alfamidi dan sejenisnya dilarang menyediakan fasilitas tempat duduk yang memungkinkan terjadinya kerumunan. Ketujuh, melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di restoran hotel, cafe, rumah makan, perkantoran, rumah ibadah dan tempat umum lainnya.

Kedelapan, penerapan posko terpadu Covid-19 di Menara Alfa Omega. Kesembilan, pembentukan kelurahan tangguh dengan posko di masing-masing kantor kelurahan atau posko Covid-19 di lingkungan RT, serta pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

“Kesepuluh, hal-hal lain yang tidak tercantum dalam surat edaran ini tetap mengikuti surat edaran sebelumnya. Dan kesebelas, bagi pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku oleh pihak berwenang,” kunci Yelly Potuh.(rom)

Komentar