oleh

Januari, Dana Pemda Mengendap Capai Rp 133,5 Triliun

Jakarta, KOMENTAR – Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat uang pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan mencapai Rp 133,5 triliun di Januari 2021. Angka tersebut turun 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 151,8 triliun, namun masih relatif tinggi.

“Dana Simpanan Pemda di Bank masih relatif tinggi, namun cenderung mengalami penurunan di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya dan ini disebabkan karena jumlah transfer alami penurunan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Selasa (23/02).

Ia meminta Pemda untuk lebih cepat mencairkan dan mengakselerasi anggaran tersebut, sehingga dana simpanan menurun dan dapat memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional. “Kita berharap Pemda akan terus sigap gunakan APBD untuk menunjang dan akselerasi PEN,” jelasnya.

Secara lebih rinci, jumlah simpanan dana pemda di perbankan setiap bulannya berada di kisaran Rp 100 triliun hingga Rp 200 triliun di tahun 2020. Januari 2020 dana pemda di perbankan tercatat Rp 151,8 triliun, Februari 2020 sebesar Rp 165 triliun, dan Maret 2020 sebesar Rp 177,5 triliun.

Selanjutnya dana pemda pada April 2020 naik menjadi Rp 191 triliun. Pada Mei 2020 sebesar Rp 165,6 triliun, Juni 2020 sebesar Rp 196,2 triliun, dan Juli 2020 sebesar Rp188,3 triliun. Selanjutnya bulan Agustus 2020 sebesar Rp 227,1 triliun, September 2020 sebesar Rp 239,5 triliun, Oktober 2020 sebesar Rp 247,5 triliun, November 2020 sebesar Rp 218,6 triliun, dan Desember 2020 sebesar Rp 94 triliun.

Menkeu mengatakan transfer ke daerah per Januari tercatat Rp 50,3 triliun atau terkontraksi 26 persen jika dibandingkan dengan Januari 2020 sebesar Rp 68,1 triliun. Sementara itu, dana desa sudah berhasil disalurkan pemerintah sebesar Rp 800 miliar atau meningkat 126,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 300 miliar. Dengan begitu, maka realisasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa baru mencapai Rp 51,1 triliun atau 6,4 persen dari total anggaran Rp 795,5 triliun.

“Ini terutama ditujukan untuk perlindungan sosial atau BLT desa yang tadi diharapkan bisa melindungi masyarakat yang paling rentan dan paling miskin di desa, sehingga target kita untuk menahan laju kenaikan kemiskinan bisa terjadi hingga ekonomi pulih. Daerah dalam hal ini sudah kita transfer tapi Januari belanja mereka masih terlihat sangat pelan,” tuturnya.(bsc)

Komentar