oleh

PKS Cs Tolak Izin Usaha Miras di Sulut

Jakarta, KOMENTAR – Presiden Joko Widodo telah memberi izin investasi dan usaha minuman keras (miras) di Provinsi Sulut, Bali, NTT dan Papua. Namun izin yang tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 itu, menuai penolakan dari beberapa parpol di DPR, salah satunya PKS.

‘Ini menyedihkan. Kian kontradiktif dengan keinginan membangun SDM yang  digaungkan Pak Jokowi. Dampak miras jauh lebih banyak mudarat (keburukannya) ketimbang manfaatnya,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang juga anggota Komisi II DPR seraya mengajak semua pihak menolak Perpres tersebut.

Sikap serupa ditunjukkan PPP dan Partai Demokrat. “Saya tentu tidak setuju jika mudaratnya lebih besar dari manfaatnya,” ujar politisi PD yang duduk di Komisi VI DPR, Herman Khaeron.

“Membuka investasi industri miras perlu dipertimbangkan mengingat mudaratnya jauh lebih besar dari sekadar kepentingan profit. Masa depan anak cucu kita bersama akan terancam,” tandas Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi, secara terpisah.

Sementara sikap berbeda diungkap Ketua DPP PKB Faisol Riza yang justru menilai aturan tersebut sudah sesuai dengan kearifan lokal. “Perpres ini sudah sesuai dengan kearifan lokal dan dukungan investasi pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah,” kata Faisol, Sabtu (27/2). “Kan nggak seluruh wilayah Indonesia. Makanya dipilih Bali, NTT, Sulut, dan Papua karena memang secara sosial-politik memungkinkan. Kalau diterapkan di Jawa, PKB pasti di depan menolak,” katanya.

Menurut Ketua Komisi VI DPR RI ini, minuman beralkohol di Tanah Air saat ini masih banyak dilakukan secara impor. Ia berharap perpres terkait investasi miras dapat menumbuhkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

Senada dikatakan elite PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno yang menilai semangat keluarnya Perpres tersebut adalah kearifan lokal. Hendrawan menilai investasi, termasuk soal miras, harus memberikan kesempatan lebar bagi daerah tujuan. Tak hanya itu, dia menilai investasi tersebut berbasis budaya yang kuat. “PDI-Perjuangan selalu menggunakan matriks pertimbangan yang masak, sehingga investasi yang masuk harus menciptakan pertumbuhan dan kesempatan kerja yang inklusif, dan memiliki akar kultural yang kuat. Intinya, investasi harus disesuaikan dengan karakteristik daerah tujuan investasi tersebut,” imbuhnya.

Ketua DPP NasDem Martin Manurung pun meyakini pemerintah sudah mengkaji secara matang perpres tersebut terutama dari sisi kearifan lokal. “Selama ini memang banyak daerah di Indonesia yang memiliki kearifan lokal berupa minuman khas yang beralkohol, seperti sopi, tuak, arak, ciu, dan lain sebagainya. Akan tetapi, karena tidak ada standardisasi dan pembinaan, minuman tersebut kurang mengikuti standar higienitas, kesehatan, dan keselamatan. Sehingga, ketimbang menghasilkan devisa, malah menghasilkan korban. Nah, dengan keluarnya perpres tersebut, minuman-minuman khas kita akan memiliki standar yang lebih baik dan sehat,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

Dia berharap kehadiran perpres itu dapat menambah devisa dan penghasilan warga setempat. Sebab, menurutnya, kehadiran investasi minuman beralkohol dapat memperbesar potensi pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengaku tak mempersoalkan Pepres tersebut sepanjang sesuai aturan dan memberi dampak positif bagi masyarakat. “Ya nggak masalah, selama masih sesuai dalam aturan koridor yang berlaku, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi demi meningkatkan devisa negara,” katanya.

Diketahui, pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak tahun ini. Sebelumnya, industri tersebut masuk dalam kategori bidang usaha tertutup.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah ditandatangai Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Dalam lampiran III Perpres 10/2021, pemerintah mengatur ada empat klasifikasi miras yang masuk dalam daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Pertama, industri minuman keras mengandung alkohol. Kedua, minuman keras mengandung alkohol berbahan anggur. Adapun keduanya mempunyai persyaratan yakni untuk penanaman modal baru hanya dapat dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Ternggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal. Penanaman modal tersebut ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Ketiga, perdagangan eceran minuman keras dan beralkohol. Kempat, perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol. Namun, ada syaratnya yakni jaringan distribusi dan tempat harus disediakan secara khusus.

Merujuk Pasal 6 Perpres 10/2021, industri miras yang termasuk bidang usaha dengan persyaratan tertentu itu dapat diusahakan oleh investor asing, investor domestik, hingga koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun untuk investasi asing, hanya dapat melakukan kegiatan usahanya dalam skala usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan.  Selain itu, investor asing wajib berbentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Perpres 10/2021 sendiri merevisi aturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.(sbr)

Komentar