oleh

Talaud Bakal Jadi Pintu Gerbang Kawasan Bisnis Indonesia Timur

Talaud, KOMENTAR- Bupati Kepulauan Talaud, dr Elly Engelbert Lasut (E2L) dan Wakil Bupati, Moktar Arunde Parapaga (MAP) terus membangun komitmen untuk menjadikan Kepulauan Talaud semakin maju.

Hal ini sebagai wujud mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun sektor yang menjadi target pengembangan, yakni sektor industri maupun perdagangan.

Wabup MAP mengatakan, Kabupaten Kepulauan Talaud sebentar lagi menjadi pintu gerbang kawasan bisnis di Indonesia Timur (InTim).

“Kalau wilayah Indonesia Barat ada di Batam, sedangkan Indonesia Timur ada di Bumi Porodisa,” ungkap Wabup MAP usai bertemu Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Utara (Sulut), Daniel Pesik.

Lanjut kata wabup, untuk pemulihan ekonomi yang melambat akibat pandemi COVID-19. Maka salah satunya dengan memperkuat sektor perdagangan.

“Dan langkah ini sudah semakin dekat. Tinggal menunggu izin green light oke, dan pak Dubes yang menggantikan (Alm) pak SHS mengatakan, sektor perdagangan antara Talaud dan Filipina sebentar lagi dibuka,” katanya.

“Selain pihak Kadin Sulut telah berkomitmen di Talaud akan jadi pusat bisnis. Mudah-mudahan akan segera dibangun mall di Talaud,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Sulut, Daniel Pesik menyatakan, Talaud adalah pintu gerbang kawasan InTim. Ia pun mengibaratkan, jalur perdagangan ini seperti bendungan yang dibuka pintunya.

“Di mana dibuka jalur perdagangan se-Indonesia Timur itu melalui Talaud. Dan ini harus dibuka, dengan dukungan pemerintah pusat, maka ini adalah kesempatan bagi dunia usaha di bagian Timur Indonesia untuk menjadi lebih besar.

“Kerjasama Brunei Darussalam-Indonesia- Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP- EAGA) akan membuat perekonomian Indonesia khususnya Sulut bisa pulih akibat pandemi COVID-19,” ucapnya. “Selain yang terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara BIMP-EAGA.

Para pelaku usaha di daerah diharapkan menjadi motor penggerak kerjasama dimaksud, dengan pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator,” pungkasnya.(vil)

Komentar