oleh

SBANL Usul Sehonisasi kepada Menteri LHK 

Jakarta, KOMENTAR – Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Stefanus BAN Liow, MAP (SBANL), mengusulkan berbagai program dan kegiatan strategis demi kemajuan Sulut. Hal itu diungkapkan Senator SBANL, dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK RI) Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (07/06).

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komite II DPD RI Yorrys Rewayai didampingi Wakil Ketua Hasan Basri, SE, MH serta dihadiri para anggota baik secara fisik maupun virtual.

Senator SBANL mengusulkan adanya program hutan sosial di kawasan hutan, seperti Hutan Lindung Gunung Tampusu dan sejumlah lokasi kawasan hutan lainnya. Menurut Senator SBANL bahwa masih banyak potensi wisata di kawasan hutan lindung yang belum dikembangkan, padahal hal tersebut dapat mendorong terciptanya lapangan kerja serta pendapatan bagi negara, daerah dan masyarakat dari sektor wisata jasa lingkungan.

Selain itu membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk turut menjaga kawasan hutan sekaligus mengelola potensi wisata di kawasan tersebut. Senator SBANL mengusulkan juga program kawasan mangrove (hutan bakau) dan program sehonisasi (enaunisasi) yang nantinya menjadi wisata alam, selain memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat dalam pembuatan nila (saguer), gula merah dan produksi lainnya.

Menteri LHK RI Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc didampingi Wakil Menteri Dr. Aloe Dohong serta jajaran pejabat teras KLHK RI langsung merespon usulan Senator SBANL. Siti Nurbaya Bakar yang pernah menjabat Sekjen DPD RI dan Sekjen Kemendagri RI mengatakan mendukung dan langsung memerintahkan pejabat terkait untuk menindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan. Usulan lainya melalui proposal dari sejumlah Pemda yang telah direkomendasi Senator sementara berproses, kata Siti Nurbaya seraya meminta dukungan dan kerjasama politik dari DPD RI untuk DAK Lingkungan hidup, termasuk Pemda dan DPRD membuat Perda terkait.(*)

Komentar