oleh

Kader Parpol Serahkan Bantuan PKH dan BST

        Wenur :  Ini Menciderai Demokrasi di                                Kota Tomohon

Tomohon, KOMENTAR – Bantuan pemerintah saat penyaluran beras Program Keluarga Harapan (PKH) selang akhir Juli 2021 ternyata ditunggangi oleh Partai Politik (Parpol) berkuasa. Hal ini terungkap dalam pelaksanaan hearing yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon melalui Komisi I dan Komisi III terhadap Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tomohon dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Ketua Komisi III DPRD Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW)  sendiri  menyesali  atas tindakan PDIP Tomohon yang memanfaatkan bantuan pemerintah saat penyaluran beras Program Keluarga Harapan (PKH) selang akhir Juli 2021.

Menurut dia, bantuan dari pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat, karena diambil dari uang rakyat dan bukan milik partai. Tindakan ini sangat memalukan dan menciderai demokrasi di Kota Tomohon. “Kalau hanya melakukan pengawasan, itu sah-sah saja. Karena semua elemen masyarakat bisa melakukannya. Tapi, kalau sudah atas nama kelompok apalagi partai politik tertentu, dengan menggunakan atribut itu menjadi masalah,” kata MJLW.

MJLW juga mengatakan, jika hanya pengawasan, pihaknya mengapresiasi. Tapi, jika sudah menyalurkan, apalagi membawa langsung kepada penerima di rumah-rumah, sudah tidak benar. Karena, selama Tomohon mekar dari Kabupaten Minahasa baru sekarang terjadi penyaluran bantuan pemerintah ditunggangi oleh partai politik

“Sebelumnya tidak pernah terjadi. Atau ini mungkin ingin membuat sejarah. Catat! Kami akan melaporkannya hingga ke presiden dengan semua bukti yang ada,” tandas Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Partai Golkar Tomohon yang juga salah seorang anggota Panitia Pembentukan Kota Tomohon (P2KT) ini.

Disisi lain, DPC PDIP Tomohon yang dikonfirmasi terkait masalah ini menyatakan apa yang dilakukan pihaknya murni sebagai fungsi pengawasan. ”Kami hanya menjalankan fungsi pengawasan agar bantuan pemerintah sampai ke penerima yang benar-benar membutuhkan,” imbuh Noldie Lengkong, Sekretaris DPC PDIP Kota Tomohon.

Sementara, soal pengurus partai yang menyerahkan bantuan, bahkan membawa langsung ke rumah-rumah penerima, Lengkong mengaku tidak mengetahuinya.

Berdasarkan data dan informasi, Kemensos RI tidak segan-segan akan melakukan pemecatan terhadap para pendamping PKH yang terbukti rangkap jabatan sebagai pengurus atau anggota partai politik.

Larangan itu tertuang dalam, Peraturan Kemensos Nomor 249/LJS.J/BLTB/07/2014 tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan Bagi Pegawai Kontrak Pelaksana PKH di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota maka setiap pendamping PKH tidak diperbolehkan rangkap pekerjaan.

Sementara dalam Pasal 10 huruf i Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia PKH menyatakan, pengelola PKH dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. (rom)

Komentar