oleh

Bansos Desa Mokupa Diduga Tidak Tepat Sasaran

Manado,  KOMENTAR -Oknum Kepala desa (Kades) Mokupa, Kecamatan Tombariri Minahasa diduga dikeluhkàn sebagian warga terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang diduga tidak tepat sasaran. Pasalnya oknum Kades berinisial RT alias Von dikeluhkan akibat ada warga yang mengaku terdata sebagai penerima BST KUSUKA senilai Rp1,8  juta selama 3 bulan tidak menerima bantuan dari pemerintah tersebut.

Awalnya ada yang memberitahukan kapada kami bahwa nama kami dan beberapa anggota kelompok nelayan lainnya tercatat sebagai penerima bantuan namun setelah dikonfirmasi ke kepala desa menurut dia kami yang sudah menerima PKH tidak lagi menerima bantuan BST, sedangkan nama kami ada dalam daftar penerima”, ujar Iren Wela kepada media, Rabu (01/09)

Warga yang keberatan lantas  memberi mandat LSM Markas Besar Penerus Kemerdekaan Republik Indonesia (MB-PKRI) Cadsena Sulawesi Utara (Sulut) untuk mengadukan Hukum Tua RT alias Vonne. Ketua LSM MB-PKRI Cadsena Sulut Harry Mandolang seusai memasukkan laporan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Resesr Polda Sulut, kepada wartawan berharap penyidil mengungkap kasus tersebut.

“Ini dikarenakan nama mereka yang berhak menerima dana trrpaksa ‘trima dengar” lantaran Hukum Tua Vonne diduga menyalurkan dana terdebut kepada warga yang namanya tidak terdata”, ujar Mandolang.

Ketua LSM MB-PKRI Cadsena Sulut Harry Mandolang seusai memasukkan laporan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Resesr Polda Sulut, kepada wartawan berharap penyidil mengungkap kasus tersebut. “Praktik-praktik seperti ini tidak bisa dibiarkan apalagi terkait bansos untuk masyarakat. Ini harus diusut tuntas dan proses hukum. Tidak boleh dibiarkan apalagi Pak Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan hal ini,” tegas Mandolang didampingi Vera Karundeng, Ruth Hoan, Hanna Kandouw Lidya Ginsel dan Oren Welang mewakili rekan mereka.

Menurut Mandolang pihaknya akan mengawal kasus dan meminta jajaran Polda Sulut menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang terjadi. “Yang sebenarnya penerima ada 38 orang tapi yang menerima hanya 6 orang sisanya tidak disalurkan. Bantuan ini bentuk dana tunai diberikan bertahap selama 3 bulan pada 2020,” terang Herry.

Sementara Vera dkk mengatakan nama mereka nanti diketahui beberapa waktu lalu sebagai penerima BST KUSUKA, namun tidak pernah menerimanya.“Torang so picek di kantor pos beberapa waktu lalu, kantor pos bilang ba cek jo di Hukum Tua.Karna dana so diserahkan. Torang pigi pa Hukum Hua cuma Dia (hukum tua) bilang nyanda ada itu,” tukas Vera.

Sekjen MB PKRI Jhon Sumolang dalam kesempatan ini meminta Bupati Minahasa mengambil menegur dan mengambil tindakan kepada hukum tua itu.“Karena diduga sudah sekian kali terjadi laporan seperti ini dan terus jadi kemelut di masyarakat dan perlu ada tindakan hukum, ” tegas Sumolang.

Terpisah, kepala desa Mokupa ketika coba dikonfirmasi Kamis (02/09) sore mengatakan “maaf saya tidak bisa ketemu, karena berhalangan sakit,  karena sebelumnya saya bertemu dengan warga yang sedang kena covid,  jadi kemungkinan saya juga terkena covid. Ujarnya  saat dihubungi via telepon. (Pra)

Komentar