oleh

Pengadaan Barang dan Jasa, Kabupaten Boalemo Menimba Ilmu di Minut

Airmadidi, KOMENTAR – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut), menerima kunjungan studi tiru, Selasa (21/9) dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Boalemo Provinsi Gorontalo.

Rombongan dipimpin Asisten II Setdakab Fatlina Podungge, S.Pd, M.Si bersama Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Bagian TUP dan Pokja Pemilihan Pemerintah Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Minahasa Utara Lidya Warouw, memaparankan Inovasi tersebut yang mulai ada sejak kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Minut, Joune Ganda-Kevin Lotulung, yang sudah dua kali menjadi pilot project LKPP.

Juga berhasil meraih penghargaan dari LKPP atas prestasi mereka membawa LPSE Minahasa Utara naik level menjadi Standar Atas. “Ada target yang harus dicapai yakni naik level lagi dari Standar Atas, menjadi standar faktual. Untuk memenuhi standar ini, ada inovasi yang akan dibuat untuk menunjang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, yakni pemenuhan standar keamanan server LPSE dengan menggunakan teknologi IoT (Internet of Things). Ini semua tak lepas dari dukungan yang besar dan komitmen dari pimpinan kami Bapak Bupati Joune Ganda dan Bapak Wakil Bupati Kevin Lotulung,” papar Warouw.

Lanjutnya, Bupati Joune Ganda sangat mendukung inovasi ini dan menyatakan bahwa banyak manfaat yang didapat dari teknologi ini. Antara lain otorisasi pengaturan keluar-masuk ruangan khusus-terbatas, pengenalan wajah, otomatisasi to-do-list manajemen kualitas, tata kelola otomatis daya listrik, suhu ruangan, pencegahan dini kebencanaan teknologi, ancaman intrusi manusia, pencurian, penyalahgunaan akses dan kebencanaan lainnya, melalui teknologi IoT.

Melalui aplikasi, nantinya bisa dipantau kegiatan di ruang khusus terbatas. “Aplikasi ini akan dipasang di handphone Bupati bersama Wakil dan juga saya sebagai Kabag. Sehingga akan ada notifikasi,” jelas Warouw.

Nantinya petugas perlu mendapatkan otorisasi hak akses dulu dari pimpinan, untuk masuk dan beraktivitas sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang berlaku. Pada dasarnya teknologi tersebut hanya menjadi alat bantu bagi SOP yang sudah ditetapkan oleh LKPP sebagai syarat Standar Faktual.

“Untuk LPSE Minahasa Utara, ini adalah inovasi murah, dengan pendekatan teknologi terapan,” pungkas Warouw.(vic)

 

Komentar