oleh

Fraksi Golkar Mengaku tak Hambat KUA/PPAS 2022

Tondano, KOMENTAR – Pemkab dan DPRD Minahasa belum saja menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk APBD Minahasa tahun 2022 senilai Rp 1,2 triliun. Hal ini mengundang reaksi keras dari DPRD salah satunya fraksi Golkar DPRD Minahasa. Melalui Ketua fraksi Golkar, Imanuel Manus menegaskan, bahwa fraksinya tidak punya niat menghambat ataupun menghalang halangi proses pembahasan KUA PPAS 2022 apalagi tudingan adanya deal deal anggaran.
“Fraksi Golkar tidak ada niat menghambat pembahasan KUA/PPAS. Apalagi disebutkan adanya deal deal. Itu tidak ada dan perlu diluruskan. Golkar tidak ingin menyakiti hati masyarakat.Fraksi Golkar taat pada aturan dan mengacu mekanisme yang berlaku soal pembahasan KUA/PPAS, ” tegas Manus yang juga anggota badan anggaran.
Ia mengatakan, Fraksi Golkar justru sangat serius ingin menuntaskan pembahasan sesuai jadual. Namun faktanya, dokumen fisik KUA/PPAS hingga saat ini justru belum ada di tangan DPRD.
“Buku memang dimasukan sejak September tapi kenyataannya buku itu tidak dipakai dalam pembahasan karna banyak dilakukan perubahan- perubahan dan baru diserahkan Selasa lalu di DPRD. Kami harapkan pembahasan dan penetapan KUA PPAS tepat waktu dan mekanisme pembahasan berjalan bagus, ” ungkapnya.
Ia juga menepis isu deal deal anggaran terkait pembahasan KUA/PPAS. “Kalau deal deal pribadi itu tidak ada. Kecuali deal deal untuk kepentingan masyarakat pasti ada. Karna kan harus memastikan afektifitas dan urgensi dari program yang dianggarkan.
Bicara kepentingan masyarakat tentu apa yang didapat di masyarakat lewat reses dimasukan di epokir (pokok pikiran) DPRD dan berharap bisa direalisasi eksekutif,”terang Manus.
“Misalnya, usulan pembagunan irigasi di Papakelan karna langganan banjir dan itu prioritas. Bukan berarti pemkab tidak bisa melaksanakan kegiatan lain tapi harus melihat apa yang jadi kebutuhan masyarakat dan bukan keinginan legislatif. Irigasi itu urgen sekali. Deal deal seperti itu maksudnya karna melihat kepentingan masyarakat yang urgen bukan keinginan pribadi, ” ungkapnya lagi.
Lantas apa penyebab hingga KUA/PPAS belum disepakati? Manus tidak bisa memastikan. “KUA PPAS kan di susun bersama tim TAPD pemkab dan badan anggaran dan kami masih menunggu jadwal pembahasan lanjutan, buku saja baru diserahkan hari Selasa lalu, ” terangnya.
Seperti diketahui, draf KUA/PPAS telah diserahkan pemkab ke DPRD sejak awal September 2021 lalu. Hanya saja sampai saat ini belum dilakukan pembahasan lebih lanjut sedangkan batas waktu penetapan 30 November.
Jika lewat, sanksi adminitrasi menanti. Pemkab Minahasa terancam tidak menerima insentif daerah (DID) selama empat tahun berturut-turut dari Pemerintah Pusat.Tak hanya itu, pemkab juga tidak mendapatkan DID pada tahun 2022. Juga penundaan transfer anggaran DAU. Dampak buruk terlambatnya proses pembangunan bagi warga Minahasa.
Sekertaris Daerah (Sekda) Frits Muntu sebelumnya mengatakan, jika pihaknya belum menerima jadwal pembahasan lanjutan dari DPRD.
“Draf anggaran memang telah diajukan sejak September. Saat ini sedang dibahas namun ada penundaan. Jadi intinya Pemkab Minahasa telah siap untuk melakukan pembahasan bersama DPRD. Kami tinggal menunggu undangan dari DPRD terkait pelaksanaan pembahasan secara bersama. Karena apa yang diperlukan dalam pembahasan nanti telah disiapkan oleh Pemkab Minahasa. Meski sebelumnya sempat ada pembahasan namun tertunda karena beberapa hal, “ujarnya.
Namun Sekda optimis pembahasan anggaran Rancangan KUA-PPAS dapat diselesaikan tepat waktu.” Masih ada beberapa hari.Mudah mudahan tidak lewat tanggal 30 November sebagai batas akhir. Karna memang ada sanksi administrasi jika lewat, “ujarnya.
Ia mengakui, draf KUA/PPAS yang diusulkan sebelumnya ada beberapa yang direvisi termasuk total proyeksi anggaran berubah jadi Rp 1, 2 triliun.
Anggaran untuk belanja dan pendapatan daerah KUA/PPAS yang disampaikan sebelumnya juga ikut direvisi.(bly)

Komentar