oleh

DOB Minahasa Barat Digenjot, Tambah Mekarkan Dua Kecamatan

Tondano, KOMENTAR
Panitia Pembentukan Kabupaten Minahasa Barat (PPKMB) bakal mengusulkan adanya pemekaran Desa dan Kecamatan. Pemekaran ini dilakukan untuk melengkapi syarat fisik DOB Minbar yang tengah berproses.
“Pemekaran Kabupaten baru Minbar nantinya akan diikuti dengan penambahan Kecamatan dan Desa baru. Saat ini sudah lima Kecamatan dan direncanakan ditambah dua Kecamatan lagi. Pemekaran Kecamatan dan Desa itu akan dikoordinasikan dengan Pemkab dan akan dikejar bulan ini, ” kata Ketum Panitia Pemekaran Mimbar, Rommy Leke, pekan kemarin.
Hanya saja kata Leke, penambahan jumlah Kecamatan dilakukan jika syarat fisik DOB Minbar mengacu undang undang terbaru harus 7 Kecamatan. “Jadi perlu dimekarkan lagi dua kecamatan, agar menjadi tujuh Kecamatan. Dan desa-desanya akan kami sesuaikan.
Tapi jika mengacu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Daerah maka syarat fisik DOB Minbar sudah terpenuhi minimal 5 kecamatan sehingga tidak perlu adanya pemekaran desa atau kecamatan, “kata Leke.
Diketahui, CDOB Mimbar saat ini memiliki 5 Kecamatan yakni Pineleng, Tombulu, Mandolang, Tombariri Timur, Tombariri.
Sementara itu, Kecamatan yang berpotensi dimekarkan seperti, Kecamatan Pineleng, Tombariri dan Mandolang. Desa Warembungan raya dan Sea raya bisa jadikan Kecamatan Baru.
Kecamatan Mandolang bisa mekar lagi. Koha raya plus Agotey dan sebagian Tateli raya jadikan Kecamatan Baru.
Kecamatan Tombariri bisa dipecah lagi. Desa-desa di wilayah tanjung plus Ranowangko dan Senduk bisa jadikan Kecamatan Baru. Desa Mokupa, Tambala, Sarani, Desa Ranowangko, Desa Senduk bisa mekar jadi dua desa.
Demikian juga desa Koka, Sawangan, Winangun bisa mekar dua Desa.
Sementara itu, Asisten I Pemkab Minahasa, Raviva Maringka, Msi merespons dan siap mengkaji wacana pemekaran Desa dan Kecamatan tersebut.
Jika memang jumlah Kecamatan belum cukup atau belum terpenuhi harus ada pembentukan Kecamatan agar supaya terpenuhi untuk mendapatkan satu Kabupaten, ” kata Maringka saat rapat bersama dengan panitia pemekaran, di perumahan Sawangan Permai, Jumat (18/04) kemarin. Namun kata Maringka, usulan pemekaran Desa dan Kecamatan itu harus memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, panitia menjadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Bupati Minahasa Royke O Roring terkait proses pemekaran ini.
“Pekan depan akan agendakan laporan pemberkasan dan data-datanya untuk meminta petunjuk dan arahan dari Bupati., ” ucap Leke yang juga duduk sebagai anggota DPRD Minahasa ini.
Diketahui, untuk pembentukan kabupaten atau kota, pembentukan wilayah baru atau pemekaran harus mendapatkan persetujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau walikota dari kabupaten atau kota asal. Selanjutnya, harus mendapat persetujuan dari wilayah provinsi, yaitu DPRD dan Gubernur dan selanjutnya mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.(bly)

Komentar