oleh

LKPD Minahasa 2020 Terdapat 18 Temuan BPK

Tondano- Bupati Minahasa, Ir Royke O Roring (ROR) mengimbau seluruh perangkat daerah (PD) untuk kooperatif dalam pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) .

Hal ini disampaikan Bupati terkait pemeriksaan interim BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 yang sedang berlangsung.
“Saya mengimbau seluruh pejabat atau perangkat daerah di Minahasa agar kooperatif agar pemeriksaan BPK bisa berjalan lancar. Jika sudah terjadi pergantian pejabat, pejabat yang lama dan yang baru harus saling berkoordinasi agar pemeriksaan bisa berjalan baik,” ujar Bupati ROR pada harian ini.

Ia meminta kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau diklarifikasi oleh tim BPK pejabat harus responsif.
Ia juga menyatakan, akan memberi ruang seluas-luasnya bagi tim BPK untuk melaksanakan tugas.

“Untuk pejabat jangan dulu keluar daerah kecuali ada tugas penting seijin bupati, ” kata Bupati seraya berharap 2021 Minahasa kembali meraih WTP.

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. LHP LKPD Pemkab Minahasa itu diterima Bupati Royke O Roring awal Mei 2021 tahun lalu. WTP itu sendiri adalah yang ke-7 kali berturut-turut turut diraih pemkab Minahasa. Namun demikian, meski meraih WTP, BPK masih mendapati sejumalah temuan atas LHP tahun 2020 baik menyangkut kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Rinciannya, kelemahan sistem,  3 temuan dan ketidak patuhan ada 18 temuan.

Permasalahan atas laporan keuangan  mencakup item pendapatan, terdapat 9 pokok temuan dan belanja terdapat 9 pokok temuan.Temuan-temuan itu tercatat dalam buku II dan III hasil laporan pemeriksaan LHP LKPD Minahasa oleh BPK Propinsi Sulut.(bly)

Komentar