oleh

Kementerian ESDM Cabut Izin Operasi KUD Nomontang, Sachrul : Harusnya Pengurus Koperasi Yang Dievaluasi

Tutuyan, KOMENTAR – Polemik pencabutan izin operasi pertambangan di wilayah KUD Nomontang, Desa Lanut, Kecamatan Modayag, mendapat tanggapan dari Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto.

Saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Bupati Sachrul mengatakan, dirinya belum menerima surat resmi dari Kementarian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, terkait pencabutan izin operasi KUD Nomontang.

“Sampai saat ini, saya belum melihat langsung fisik surat dari kementerian yang ditujuhkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Boltim,” ungkap Bupati Sachrul, Senin (20/06).

Lanjut Bupati mengatakan, jika KUD Nomontang bermasalah, sebaiknya yang diberikan sanksi adalah pengurus koperasinya, bukan tambang yang ditutup, karena hal tersebut dapat berdampak kepada masyarakat yang selama ini bekerja di lokasi pertambangan emas tersebut.

“Ada ribuan masyarakat yang mencari makan di lokasi tambang di wilayah KUD Nomontang. Jika tambang itu ditutup maka masyarakat yang akan menerima dampak kehilangan pekerjaan. Jadi sebaiknya pengurus koperasi yang harus diganti, bukan izin pertambangan yang dicabut,” pintanya.

Bupati menambahkan, selama ini KUD Nomontang tidak transparan terkait pengelolaan koperasi pertambangan. Dirinya pun, meminta agar pengurus koperasi KUD Nomontang untuk dievaluasi.

“Jadi jangan hanya karena pengurus KUD Nomontang yang bermasalah, namun masyarakat yang menambang di lokasi pertambangan tersebut yang dikorbankan,” tegasnya.(emn)

Komentar