oleh

PT. TMS Jalankan Pengelolahan Lingkungan Hidup di Sangihe

Sangihe, KOMENTAR – Pengelola kondisi lingkungan hidup menjadi tanggungjawab penuh PT. Tambang Mas Sangihe (TMS). Pengoperasian dilakukan oleh PT. TMS dengan memperhatikan aturan-aturan main yang ada sesuai prosedural kegiatan pertambangan dalam menjaga lingkungan yang ada terlebih upaya-upaya jangan sampai kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan di wilayah Sangihe, berdampak ke publik.

Bahkan terlebih menjaga jangan sampai imbas kegiatan pertambangan kepada masyarakat. Karena itu, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dan wajib dilaksanakan oleh pihak PT. TMS. Dimana lingkungan hidup di lokasi penambangan di Kabupaten Sangihe, akan dijaga dan dipelihara sebelum dan sesudah kegiatan produksi oleh PT. TMS.

Hal-hal yang akan dilakukan seperi reklamasi dan kegiatan penormalan serta penghijauan lingkungan di areal pertambangan. Adapun dampak penting negatif yang akan ditimbulkan oleh kegiatan penambangan emas di Kabupaten Sangihe, dinyatakan oleh PT TMS dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Karena itu, PT TMS telah menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut ditegaskan manajemen PT. TMS kepada wartawan di Manado pada pekan kedua Agustus 2022’’Kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan kondisi lingkungan mutlak dilakukan perusahaan,’’ kata Mr Terry, CEO PT. TMS kepada wartawan.

Soal kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola kondisi lingkungan di lokasi tambang seluas 65,48 Hektare, lanjut i Mr Terry pada dasarnya sudah tersurat dalam Kontrak Karja.

Lalu secara rinci termaktub dalam poin-poin dokumen Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) maupun Izin Lingkungan (IL) yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Adapun dokumen SKKL yang dikantongi PT. TMS bagi kegiatan penambangan emas di Sangihe, dikeluarkan pemerintah provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas PMPTSPD dengan Nomor 503/DPMPTSPD/SKKL/181/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 dan ditandatangani Kepala Dinas PMPTSPD, Fransiscus E. Manumpil. Juga pada Izin Lingkungan (IL) pada Surat Keputusan Nomor 503/PMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 yang juga ditandatangani Kepala Dinas PMPTSPD, Fransiscus E. Manumpil.

Baik dalam SKKL maupun IL, memang disebutkan dengan jelas bahwa PT. TMS akan mengelola dan melakukan pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak kegiatan penambangan sebagaimana tercantum dalam AMDAL. Kewajiban pengelolaan dampak tersebut menggunakan pendekatan sosial ekonomi dan institusi.

Sebagai misalnya disaat operasi produksi, akan dilakukan pengelolaan limbah batuan (waste dump). Batuan sisa lindihan akan ditempatkan pada lokasi yang sudah disiapkan, yaitu pada bagian utara pit dan di area pelindihan. Secara teknis, luas area ini sudah disiapkan sekitar 12 Ha.

‘’Sebelum pemakaian, bagian bawah pembangunan batuan penutup dibersihkan untuk menghilangkan lapisan olah tanah dana akar tanaman yang busuk. Kemudian secara terpisah ditumpuk di ruang terbuka antara batas pit dan pembuangan limbah, untuk pengelolaan lingkungan tahap berikutnya,’’ demikian tersurat dalam SKKL dan IL.

Proses berikutnya sebagaiman tersurat dalam SKKL dan IL, sebelum membuang batuan sisa pelindihan, dibangun drainase yang dibuat dari batuan blok dengan menggunakan geomembrane. Pada dasarnya penanganan batuan waste dari pit memerlukan penanganan khusus dengan pertimbangan potensi air asam tambang dan kestabilan struktur dalam jangka waktu yang lama.

Soal pengelolaan lingkungan secara umum, PT. TMS harus menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

‘’Perusahaan wajib membuat dan menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan PPLH kepada Menteri, Gubernur dan Bupati,’’ kata Mr Terry.

Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT TMS oleh karena kegiatan penambangan di Kabupaten Sangihe sebagaimana yang termuat dalam izin lingkungan, dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan, penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan kepada pemerintah.(*) akan berlangsung disaat operasi maupun pasca produksi. Diantaranya reklamasi dan kegiatan penormalan serta penghijauan lingkungan.

Adapun dampak penting negatif yang akan ditimbulkan oleh kegiatan penambangan emas di Kabupaten Sangihe, dinyatakan oleh PT TMS dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia. Oleh sebab itu, PT TMS menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut ditegaskan manajemen PT. TMS kepada wartawan di Manado pada pekan kedua Agustus 2022.

‘’Kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan kondisi lingkungan mutlak dilakukan perusahaan,’’ kata Mr Terry, CEO PT. TMS kepada wartawan.
Soal kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola kondisi lingkungan di lokasi tambang seluas 65,48 Hektare, urai Mr Terry lebih lanjut, pada dasarnya sudah tersurat dalam Kontrak Karya. Lalu secara rinci termaktub dalam poin-poin dokumen Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) maupun Izin Lingkungan (IL) yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Adapun dokumen SKKL yang dikantongi PT. TMS bagi kegiatan penambangan emas di Sangihe, dikeluarkan pemerintah provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas PMPTSPD dengan Nomor 503/DPMPTSPD/SKKL/181/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 dan ditandatangani Kepala Dinas PMPTSPD, Fransiscus E. Manumpil. Juga pada Izin Lingkungan (IL) pada Surat Keputusan Nomor 503/PMPTSPD/IL/182/IX/2020 tertanggal 25 September 2020 yang juga ditandatangani Kepala Dinas PMPTSPD, Fransiscus E. Manumpil.

Baik dalam SKKL maupun IL, memang disebutkan dengan jelas bahwa PT. TMS akan mengelola dan melakukan pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak kegiatan penambangan sebagaimana tercantum dalam AMDAL. Kewajiban pengelolaan dampak tersebut menggunakan pendekatan sosial ekonomi dan institusi.

Sebagai misalnya disaat operasi produksi, akan dilakukan pengelolaan limbah batuan (waste dump). Batuan sisa lindihan akan ditempatkan pada lokasi yang sudah disiapkan, yaitu pada bagian utara pit dan di area pelindihan. Secara teknis, luas area ini sudah disiapkan sekitar 12 Ha.

‘’Sebelum pemakaian, bagian bawah pembangunan batuan penutup dibersihkan untuk menghilangkan lapisan olah tanah dana akar tanaman yang busuk. Kemudian secara terpisah ditumpuk di ruang terbuka antara batas pit dan pembuangan limbah, untuk pengelolaan lingkungan tahap berikutnya,’’ demikian tersurat dalam SKKL dan IL.

Proses berikutnya sebagaiman tersurat dalam SKKL dan IL, sebelum membuang batuan sisa pelindihan, dibangun drainase yang dibuat dari batuan blok dengan menggunakan geomembrane.

Pada dasarnya penanganan batuan waste dari pit memerlukan penanganan khusus dengan pertimbangan potensi air asam tambang dan kestabilan struktur dalam jangka waktu yang lama.

Soal pengelolaan lingkungan secara umum, PT. TMS harus menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

‘’Perusahaan wajib membuat dan menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan PPLH kepada Menteri, Gubernur dan Bupati,’’ kata Mr Terry.

Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT TMS oleh karena kegiatan penambangan di Kabupaten Sangihe sebagaimana yang termuat dalam izin lingkungan, dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan, penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan kepada pemerintah. (rom)

Komentar