oleh

GAMKI : Terjadi Kekosongan Pemerintahan di Sejumlah Desa 

Tondano, KOMENTAR– Perpanjangan masa jabatan hukum tua di beberapa desa di Minahasa terus menuai polemik sejumlah pihak. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), justru melihat ada kekosongan pemerintahan di desa-desa di Minahasa yang telah habis masa jabatannnya.

Diketahui, sejumlah hukum tua telah selesai masa jabatan sejak awal tahun dan sebagain berakhir September. Sebagainya hukum tua yang sudah berakhir tidak diganti dan hanya diperpanjang hingga masa waktu yang tidak pasti.

“Hukum Tua itu menjabat selama 6 tahun, sejak tanggal pelantikan, dalam pantauan kami, sejak Juli sampai Agustus ini sudah banyak hukum tua, yang berakhir masa jabatannya tetapi masih diperpanjang, ” tegas William Gosal, Wasek GAMKI Minahasa, Rabu (24/08). Ia menilai kebijakan perpanjangan masa jabatan Hukum Tua jelas melanggar konstitusi. “Ketentuannya jelas, bahkan sangat jelas, disebut dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015, Pasal 57 ayat 1 Hukum Tua yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati/walikota mengangkat penjabat Hukum Tua. Siapa Penjabat Hukum Tua dan apa ketentuannya? ‘kan sudah jelas pada pasal 57 ayat 3, dari unsur pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten Minahasa, ” jelas Gosal.

Organisasi kepemudaan ini mengkritisi pernyataan Assiten 1 Pemkab Raviva Maringka dan Kadis PMD Jefry Tangkulung yang dianggap membingungkan, dan tidak mendasar. “Apa dasar pak assiten katakan bisa dari unsur non-PNS padahal ketentuannya sudah sangat jelas dan terang, poin (i) dalam PP apabila habis masa jabatannya, hukum tua diberhentikan, poin (ii) tidak dapat diperpanjang dan poin (iii) diangkat penjabat dari unsur PNS, ‘kan jelas aturannya, jangan ditafsir atau dibelokkan. Hal ini menyangkut akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di desa, yang menyangkut urusan banyak orang.
Apalagi desa sekarang difaslitasi oleh pemerintah dengan anggaran dana desa yang begitu fantastis, jadi pertanggungjawabannya harus kredibel dan akuntabel, pelaksanaan dari setiap ketentuan yang mengatur tentang desa juga harus dipatuhi jangan dilanggar, ”
tegas Andre Puah, Ketua Departemen Demokrasi dan Kepemiluan GAMKI Minahasa.

Menurutnya, banyak desa yang telah habis masa jabatannya, hukum tua tetap menjabat, padahal sudah habis masa jabtannya, tapi diperpanjang. ” Itu kan berarti tidak sah, karenanya GAMKI melihat itu sebagai kekosongan jabatan, pemerintahan di desa.” papar Puah.

Lanjut Puah, idealnya, 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir, panitia pemilihan telah dibentuk. “Tapi karena tahun 2022 ini baru diselenggarakan Pilhut serentak, maka kemungkinan bisa tahun depan atau bahkan bisa 2025 karena ada pemilu, tapi untuk kelangsungan demokrasi di desa, brangkali Februari 2023 bisa diadakan pemilihan hukum tua serentak, nah Forum Demokrasi itulah, menjadi ruang bagi siapa saja untuk bertarung dalm kompetisi yang sehat dan terbuka untuk jadi hukum tua, tapi soal penjabat hukum tua kan sudah jelas, diatur dan disebut siapa yang memenuhi syarat untuk menjabat, jangan dilanggar, ” terang.
GAMKI Minahasa pun yakin Bupati Royke O Roring dan Wakil Bupati Robby Dondokambey, akan melaksanakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ” Dan semestinya jajaran pemerintahan mendukung pelaksanaan yang sesuai aturan, karena bisa jadi ada jajaran birokrat yang ‘ABS’, ‘asal bapak senang’, sehingga mengambil kebijakan yang tidak berdasar aturan, tujuannya menyenangkan atasan, tapi justru dikemudian hari bisa menjerumuskan, ” bener Yubert Rawis, ketua Departemen Politik, Kebijakan Publik dan Legislasi GAMKI Minahasa.(bly)

Komentar