oleh

Komisi 1 DPRD Bakal Panggil Hearing Asisten 1 dan Kadis PMD

Tondano, KOMENTAR

Komisi 1 DPRD Minahasa bakal memanggil hearing Pemkab Minahasa dalam hal ini Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab.
Hearing ini mendesak dilakukan terkait polemik perpanjangan jabatan sejumlah hukum tua dan penunjukan penjabat hukum tua diluar ketentuan yakni tidak dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Dalam waktu dekat ini, kami akan panggil hearing Asisten 1, Kadis PMD dan Kabag Hukum. Surat hearing sudah kita sampaikan ke sekretariat DPRD, ” kata Denny Kalangi, Koordinator Komisi 1 DPRD Minahasa,kepada wartawan, Selasa (30/08).

Kalangi yang juga menjabat wakil ketua DPRD Minahasa ini, mengatakan, pemanggilan sejumlah pejabat Pemkab tersebut, berkaitan dengan penunjukan penjabat kumtua di 80 desa.

“Agendanya adalah menanyakan soal penunjukan penjabat hukum tua di Minahasa. Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak,” sebut Kalangi.

Lanjut dia, pemanggilan sejumlah pejabat ini, menunjuk pejabat hukum tua diluar PNS menuai polemik dan dikarenakan sudah ada masukan dari masyarakat agar segera melakukan penunjukan Penjabat Kumtua di 80 desa yang sudah habis masa jabatannya.

“Salah satu masukan dari masyarakat, yaitu penjabat hukum tua harus dari unsur PNS. Nah, itu yang harus kita kaji,” tutur anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut.(bly)

Komentar