oleh

Bawaslu Minahasa Audiens Kapolres, Persiapan Pembentukan Gakkumdu

Tondano, KOMENTAR

Bawaslu Minahasa terus berkoordinasi dengan para stakeholder dalam persiapan menghadapi tahapan Pemilu 2024 saat ini. Setelah menemui Kejaksaan Negeri, kali ini melakukan kunjungan ke Kepolisian Resort Minahasa di Tondano, Selasa, (30/08).

Dalam kunjungan ini dipimpin Ketua Bawaslu Minahasa Rendy NS Umboh bersama Koordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HP3S) Erwin Sumampow serta beberapa staf dan diterima oleh Kapolres AKBP Tommy Bambang Souissa, SIK di ruang Rapat Kapolres Minahasa.

Umboh mengatakan, kunjungan Bawaslu di Polres Minahasa, merupakan Konsolidasi Hubungan Antar Lembaga sekaligus koordinasi terkait persiapan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2024.

“Bawaslu sebagai pengawas pemilu terus berkoordinasi dengan para stakeholder. Pertemuan dengan Kapolres Minahasa merupakan upaya Bawaslu dalam membangun kerjasama antar lembaga, selain itu juga memastikan Penegakkan Hukum Pemilu, khususnya dalam hal mewujudkan efektifitas dan optimalisasi penanganan tindak pidana Pemilu melalui penguatan sentra Gakkumdu, “ujarnya.
Menurutnya, pembentukan Gakkumdu dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Agung RI.

Tidak hanya membahas soal persiapan Sentra Gakkumdu, dalam pertemuan itu, Rendy NS Umboh dan Erwin Sumampouw, memaparkan kerawanan yang mungkin terjadi pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Minahasa.
‘Apalagi, berkaca pada Pemilu sebelumnya, terdapat banyak sekali temuan dan laporan terkait pelanggaran Pemilu ” kata Koordiv HP3S, Erwin Sumampow.

Erwin menyampaikan, bahwa perintah pembentukan sentra gakkumdu masih menunggu surat dari Bawaslu RI.
“Adapun personil yang dibutuhkan dari unsur polisi yakni Kapolres selaku penasehat. Sementara nantinya Kasatreskrim sebagai koordinator dan anggota Sentra Gakkumdu dari penyidik dengan jumlah maksimal 6 orang, ” kata Erwin.
Lanjut Erwin, kendala teknis terkait penanganan pelanggaran pemilu memang perlu diantisipasi sedini mungkin sebelum adanya proses dugaan pelanggaran. “Seperti penyeragaman persepsi antar anggota Gakkumdu pada setiap lembaga, “ujarnya.

Pada pertemuan itu, Bawaslu Minahasa juga membahas banyak hal. “Bukan hanya soal Gakumdu, tapi juga telah meluas sampai pada Indeks Kerawan Pemilu, TPS Rawan, dan berbagai potensi kerawanan yang mungkin timbul dalam penyelenggaran pemilu, mulai awal tahapan Pemilu, kampanye pemilu, masa tenang, pungut hitung, rekap, kita sudah bahasa bersama Kapolres, yah tujuannya sebagai antisipasi dan mengukur potensi kita untuk dapat meminimalisir pelanggaran, mencegahnya agar tidak terjadi, dan apabila terjadi yah, kita tindak!,” pungkas Umboh

Kapolres AKBP Tommy Bambang Souissa, SIK, pun mengaku siap kawal pemilu 2024, baik melalui Gakkumdu maupun pengamanan jalannya pemilu. “Kita pasti dukung bawaslu, termasuk pencegahan dan penindakan politik uang, nanti kita turut sukseskan dan giatkan patroli pengawasan anti politik uang diseluruh minahasa, agar supaya Pemilu kita sukses dan bermartabat, ” ujar Kapolres.(bly)

Komentar