oleh

KPK Terima 21 Laporan Dugaan Korupsi dari Sulut

Manado, KOMENTAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pihaknya sudah menerima 21 laporan dugaan korupsi dari Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sejak Januari hingga Agustus 2022.

Hal itu dikatakan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardhiana kepada wartawan usai mengikuti kegiatan Bimtek Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi di Provinsi Sulut, di salah satu hotel berbintang di Kota Manado, Rabu (21/09).
“Itu kami verifikasi dulu. Jika sudah, nanti kita lihat apakah itu mengandung unsur tindak pidana korupsi atau tidak,” sambung Wardhiana.

Lanjut dia, dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi, tidak semua menjadi kewenangan KPK, karena bisa saja itu menjadi kewenangan kejaksaan atau kepolisian.

“Kewenangan KPK sangat terbatas. Jadi hasil verifikasi ini akan dilihat mana yang menjadi tanggung jawab kejaksaan dan kepolisian. Namun jika itu kewenangan KPK, maka akan kami periksa,” jelasnya.

Sejauh ini, katanya, laporan yang masuk ke KPK kebanyakan dari LSM yang mengawasi kinerja pemerintah. Namun, laporan yang masuk sering tidak disertai dengan data yang lengkap sehingga sangat sulit untuk ditindaklanjuti.

“Untuk itu dengan adanya kegiatan bimtek ini, para LSM kami diberikan pemahaman tentang laporan yang benar, sekaligus cara-cara pelaporan lewat nomor kontak, email dan sebagainya” kata Wardhiana.(ist/mly)

Komentar