oleh

Kenak Garis Sempadan, Ratusan Rumah di Pesisir Danau Tondano Bakal Direlokasi

Tondano, KOMENTAR– Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melaksanakan Penetapan Garis Sempadan Danau Tondano di Kabupaten Minahasa. Ratusan rumah penduduk di pesisir Danau terancam direlokasi karna kenak dampak garis sempadan.

BWS Wilayah Sulawesi I telah melaksanakan FGD (focus group discusion) tahap 1 sekaligus sosialisasi Penetapan Garis Sempadan Danau Tondano di Yama Hotel, Selasa (20/09) bersama masyarakat, stakeholder dan pemerintah desa/ kecamatan di seputaran danau Tondano terkait dengan kebijakan-kebijakan pengelolaan Sempadan Danau Tondano.

Dalam FGD yang dihadiri tenaga ahli madya Direktorat Bendungan dan Danau Kementerian PUPR, Adi Rusman, ST.,MT, Kepala BWS Sulawesi I, I Komang Sudana, para konsultan serta Asisten Bidang Ekonomi Pemkab Minahasa, Wenny Talumewo, terungkap garis sempadan ditarik minimal 50 meter dari pinggir Danau Tondano. Rumah rumah pemukiman warga yang berada di titik 50 meter bakal ber status quo atau berada di wilayah perizinan PUPR.
Penentuan titik garis sempadan danau ini diukur dari permukaan air tertinggi yakni titik 682 ditarik minimal 50 meter dari muka air. Mengacu aturan itu maka ada ratusan rumah penduduk di beberapa kecamatan seputaran Danau Tondano akan terkenak dampak artinya ber status quo, tidak bisa dirubah atau ditambahkan struktur bangunan dan lahan.

“Garis sepadan ini diambil berdasarkan studi tim teknis. Titiknya ada, ditarik garis 50 meter. Kalau masuk garis sepadan bukan berarti mereka kehilangan hak. Tapi dalam status quo. Artinya tidak bole dirubah, ditambah atau dikembangkan sambil menunggu dikembalikan ke fungsi danau” ujar tenaga ahli madya Direktorat Bendungan dan Danau Kementerian PUPR, Adi Rusman, ST.,MT.

Kata Rusman, penetapan garis ada tahapan tahapan. Pertama adalah kajian. “Jadi, konsultan menyampaikan kajian ke tim teknis untuk dievaluasi. Masukan dari tim teknis akan di bahas di FGD kedua dengan mengundang seluruh masyarakat terkait untuk dilakukan penetapan. Nantinya akan dijelaskan, begini loh pengertian penetapan garis sempadan. Garis ini di ambil berdasarkan studi, titiknya ada. Diitarik garis 50 meter. Nanti bisa dilihat oh punya saya kenak garis sepadan atau tidak. Kalau masuk bukan berarti kehilangan hak tapi dalam status quo,” ujarnya.

Apalagi kata Rusman, kerusakan danau Tondano sebetulnya karna tidak jelasnya garis sempadan. Sehingga kementrian, lembaga dan pemkab sulit melakukan pengembangan.
“Dengan adanya garis sempadan siapapun akan gampang untuk memonitor, jika ini bisa dikendalikan dan yang tidak bisa karna ancaman kerusakan. Apalagi danau ini masuk 15 danau prioritas yang harus diselamatkan. Kalau danau ini rusak atau hilang akan merugikan masyarakat, “ucap Rusman.

Ditambahkan kepala BWS Sulawesi I, I Komang, bahwa hingga saat ini belum ada rumah yang akan di relokasi. “Saat ini masi sosialisasi. Masukan masukan sejumlah pihak dalam FGD akan ditampung. Termasuk nantinya memperhatikan karakteristik pemukiman dan sosial budaya dalam penetapan garis sempadan nantinya. Diharapkan para hukum tua punya pandangan yang sama terkait penetapan garis sempadan. Apalagi kita di supervisi KPK untuk segera mengamankan aset negara (danau Tondano), ” ujarnya.

Dikatakan Komang, bahwa danau Tondano ini danau besar yang perlu di selamatkan. Kalau tidak ada garis sempadan bisa saja danau ini mengerucut.
Data terbaru dari tim teknis BWS Sulawesi I, kedalaman danau Tondano tinggal 14,5 meter dari sebelumnya 45 meter. Saat ini, luas Danau Tondano tercatat 4.719 hektare, panjang 11,05 km, dan luas keliling 37,77 km.(bly)

Komentar