oleh

Registrasi Sosial Ekonomi, BPS Bangun Data Perlindungan Sosial

Manado, KOMENTAR. Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) pada 15 Oktober sd 14 November 2022. Melalui Regsosek ini, BPS akan membangun data perlindungan sosial yang nantinya dapat digunakan pemerintah dalam menyalurkan bantan sosial kepada masyarakat.

Kepala BPS Sulut, Asim Saputra mengatakan, Regsosek akan mendata profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. “Informasi yang akan dikumpulkan pada Regsosek ini meliputi Kondisi Sosialekonomi demografis,

Kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan dan Informasi sosail ekonomi lainnya,” kata Asim pada Rapat Koordinasi Daerah Regsosek, Kamis (06/10).

Asim mengatakan, selama ini bantuan sosial pemerintah masih belum efektif karena banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tidak menerimanya. Hal ini disebabkan karena belum adanya data yang mencatat semua profil masyarakat.

Banyak program bantuan sosial untuk masyarakat, apalagi pada saat pandemi covid maupun pasca kenaikan BBM, bantuan-bantuan ini selama ini dianggap belum sepenuhnya efektif untuk menanggulangi berbagai keadaan.

Pada masa pandemi misalnya, banyak masyarakat yang terdampak langsung dari pandemi akan tetapi program-program bantuan ini belum mengcover semua penduduk. “Maka registrasi sosial ekonomi salah satunya bertujuan untuk menghadirkan semua warga agar masuk di dalam sistem registrasi untuk perlindungan sosial,” jelas Asim.

Data registrasi sosial ekonomi ini menurut Asim diharapkan bisa menjadi data tunggal untuk semua kegiatan perlindungan sosial. Untuk melakukan pendataan Regsosek ini, BPS Sulawesi Utara mengerahkan 4.300 petugas yang akan turun ke rumah-rumah.

BPS menyadari dalam melakukan pendataan Regsosek ini akan menemui banyak kendala. Terutama dalam melakukan pendataan di perumahan elit. Untuk itu, BPS telah melakukan komunikasi dengan pihak pengembang untuk mengizinkan petugas BPS melakukan pendataan.

Selain itu, BPS juga berharap dukungan dari organisasi keagamaan seperti MUI dan GMIM. “Kami sangat mengharapkan pintu terbuka dari seluruh masyarakat. Kami sangat mengharapkan dukungan dari MUI, dari GMIM, dari GMIST dan sebagainya termasuk. Juga komunitas budaya agar kita semua bisa mencatatkan semua warga di dalam registrasi sosial ekonomi,” harapnya.

Asim mengatakan, BPS bertekad melakukan pendataan semua kepada penduduk. Tidak ada penduduk yang tidak akan terdata. Termasuk masyarakat yang masuk kategori unregisterd people. Penduduk yang tidak punya tempat tinggal tetap. Untuk itu, BPS akan melakukan pendataan pada malam hari di tempat-tempat yang banyak kategori masyarakat unregisterd people.

“Kita berharap Indonesia emas 2045 tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Kita harus bisa untuk melakukan intervensi program bantuan untuk kebutuhan masyarakat pada masyarakat lapis bawah secara tepat sasaran. Kehadiran basis data registrasi sosial ekonomi ini bisa menjawab kepentingan itu,” ujar Asim.(jou)

Komentar