Sorong, KOMENTAR- Pj Bupati Maybrat Dr Bernhard E Rondonuwu SSos MSi menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otonomi khusus (Otsus) dari Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad, di Ruang Rapat Gubernur Papua Barat Daya, Senin (20/02).
Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad mengatakan, DBH Migas yang diterima Pemprov Papua Barat Daya akan dibagikan kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi yaitu Kabupaten Sorong dan kepada daerah-daerah penyangga yang ada di Provinsi Papua Barat Daya yaitu Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Tambrauw.
Adapun kebijakan penetapan tambahan DBH Migas Otsus PBD diarahkan untuk memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarkat khususnya OAP.
Adapun rincian dari DBH Migas tersebut ditujukan sebesar 35% belanja pendidikan, 30% belanja infrastruktur, 25% kesehatan dan perbaikan gizi, 10% belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat. Adapun program prioritas jaminan hari tua harus mendapat perhatian dari seluruh kabupaten/kota.
Total besaran DBH Migas yang diberikan sebesar Rp664.556.142.600 untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten Maybrat mendapatkan sebesar Rp56.961.955.080.
Sementara Pj Bupati Maybrat menyampaikan DBH Migas yang telah diberikan Pj Gubernur Papua Barat Daya merupakan amanah yang harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya OAP.
Kesempatan itu, ditempat yang sama Pj Bupati Maybrat Dr Bernhard E Rondonuwu SSos MSi menerima surat keputusan (SK) dari Gubernur Papua Barat Daya tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Maybrat tentang APBD Tahun 2023.
Setelah menerima SK tersebut, Pj Bupati Maybrat akan segera mengarahkan jajarannya untuk segera menjalankan program pemerintah yang telah disusun, terutama pada prioritas kerja dalam hal pendidikan, kesehatan, peningkatan akses jalan dan juga pemulangan masyarakat eksodus.
Selain itu, Pj Bupati Maybrat akan terus melakukan pemantauan terhadap program pemerintah yang dijalankan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), agar tepat sasaran dan dapat bisa dirasakan masyarakat.(*)
Komentar