Sulut Provinsi Kedua Paling Rawan Pemilu, Lolly Sorot Netralitas Penyelenggara

Manado, KOMENTAR- Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah dinobatkan sebagai daerah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi kedua secara nasional. IKP yang diluncurkan Bawaslu RI sejak 16 Desember 2022 menyebutkan, DKI Jakarta memiliki indeks kerawanan pemilu dengan skor 88,95, disusul Sulut 87,48. Maluku Utara 84,86, Jawa Barat 77,04 dan Kalimantan Timur 77,04.

Kegiatan rakor yang dibuka dengan mainan lato lato

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyatakan, netralitas dan profesional penyelenggara Pemilu faktor dan isu utama kerawanan Pemilu 2024 di Sulut.

“Ada lima unsur strategis yang muncul soal IKP. Pertama soal netralitas penyelenggara pemilu. Salah satu kontribusi kenapa Sulut masuk rawan tinggi karna adanya aduan aduan penyelenggara di DKPP saat pemilu dan PIlkada lalu, “kata Lolly saat rapat koordinasi (rakor) IKP yang digelar Bawaslu Provinsi Sulut, di Hotel The Central, Manado, Minggu (19/02).

Ia menegaskan, jika ada jajaran Bawaslu di Sulut yang diduga tidak netral, diduga tidak profesional dan diduga tidak bisa mandiri mengambil keputusan silahkan masyarakat laporkan ke DKPP. “Kenapa harus dilaporkan, karna ini komitmen kami menjaga substantif dalam rel yang sama, ” tegasnya.

Kata Lolly, ketika data IKP ditarik dari kabupaten, kota, provinsi dan RI dilakukan analisis. Maka analisis itu adalah situasi yang nyata. Nah, ketika Provinsi Sulut IKP tertinggi kedua secara nasional patut di waspadai.

“Ini buka main main loh.Membutuhkan gerak cepat kita semua. Ketika, diluncurkan, IKP ini sudah bukan lagi barangnya Bawaslu, tapi secara otomatis milik publik. Bisa digunakan gubernur untuk memitigasi resiko, bisa didiskusikan oleh BIN memastikan stabilitas keamanan berjalan baik, kepolisian, TNI termasuk digunakan masyarakat sipil dan media massa,” ujarnya.

Menurut Lolly, media menjadi untung tombak tersiarnya informasi yang benar soal kepemiluan, media bisa membiaskan informasi.”Karna IKP itu adalah peta jalan melakukan mitigasi resiko terhadap seluruh tahapan Pemilu 2024 yang akan dilewati. Pemilu 2024 tinggal menghitung hari, saatnya jajaran Bawaslu di Sulut melakukan pengawasan secara kuat, melakukan pencegahan sekuat kuatnya dan menindak setegas tegasnya, ” harapnya.

Lolly menuturkan, IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Selain itu, IKP merupakan upaya Bawaslu dalam proyeksi, mitigasi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

“Kami berharap, pemilu serentak 2024 nanti semua daerah tetap kondusif. Tidak terjadi hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis,Ā  IKP ini menjadi semangat jajaran Bawaslu Sulut. Lewat rakor yang digelar menggambarkan jika lembaga ini siap melakukan pencegahan dan pengawasan, ” ujarnya.

Ketua Bawaslu Sulut Dr Ardiles Mewoh,Ā  dalam sambutannya mengatakan, rakor digelar sebagai upaya deteksi dini terhadap tingkat kerawanan pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Sulut. Ia pun engajak semua elemen masyarakat untuk bersama sama bergandengan tangan guna mencegah dan bersama-sama melakukan mitigasi.

IKP ini diluncurkan, sebagai upaya Bawaslu memetakan sejak awal kerawanan pemilu agar dapat dicegah dan dimitigasi. Kita punya keinginan yang sama agar IKP ini tidak benar benar rawan. Rakor ini sebagai upaya yang kita (Bawaslu Sulut) lakukan mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. IKP bisa kita cegah agar pemilu 2024 di Sulut berjalan aman, dan lancar dan kondusif. Tentu komitmen ini, Bawaslu perlu dukungan semua pihak, “kata Mewoh saat rakor dengan tema ” Merayakan Kegembiraan, Mencegah Pelanggaran”

Hadir saat rakor, Deputi Bidang Teknis Bawaslu RI, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, La Bayoni, Karo Pemerintah Pemprov Sulut, Weldie Poli, Forkopimda, Komisioner KPU Salman Saelangi, Sekertaris Bawaslu Sulut, Aldrin Chriatian, STTP. Pimpinan dan anggota Bawaslu Sulut, Donny Rumagit,

Supriyadi Pangellu, Awaludin Umbola, Zulkifli Densi, serta jajaran Bawaslu Kabupaten/kota, perwakilan parpol, sejumlah elemen pengawasan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan insan pers.(bly)

Komentar