Pj Bupati Maybrat Buka Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dewan Sekaligus Berikan Materi

Maybrat, KOMENTAR- Pj Bupati Maybrat Dr Bernhard Rondonuwu SSos MSi membuka kegiatan peningkatan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Tahun 2023, di Hotel Belagri, Rabu (15/03).

Turut hadir Ketua DPRK Maybrat Ferdinando Solosa SE, Sekertaris Keuangan DPRK Maybrat Ferdinandus Taa SH MSi, Wakil Ketua 1 DPRK Maybrat Habel Howay SSos, Wakil Ketua II DPRK Agustinus Tenau SSos MSi, para anggota DPRK, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sorong I Putu Sastra Adi Wicaksana SH dan Kasi Pidsus  Kejaksaan Negeri Sorong Khusnul Fuad SH juga menjadi Narasumber kegiatan tersebut.

Kesempatan itu, Pj Bupati membawakan materi terkait Korupsi. Materi ini angat penting di sampaikan Pj Bupati Maybrat untuk saling mengingatkan antara pemerintah kabupaten Maybrat dan DPRK.

Selain itu, Pj Bupati juha menerangkan bahwa jenis korupsi yang paling sering terjadi di Papua adalah penyuapan, pengadaan barang dan jasa, penyalagunaan anggaran, pencucian uang, pungutan/pemerasan, perizinan dan perintangan penyidikan.

Tidak luput juga, Pj Bupati Maybrat menerangkan persoalan tindak pidana korupsi di KPK, menurut jabatan (2004-2022) hal ini disampaikan, agar mitra kerja antara pemerintah dan DPRK dapat saling mengingatkan sehingga pekerjaan pembangunan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Selanjutnya Pj Bupati dalam sambutannya jga menyampaikan di era yang transparansi dalam bermedia sosial, kita sebagai aparatur sipil negara harus memperhatikan gaya hidup kita di kantor maupun dalam keseharian kita ini, dikerenakan masyarakat sekarang lebih kritis dalam memperhatikan gaya kehidupan kita. Apalagi pejabat pemerintah, untuk itu mari kita bersama-sama menjauhi gaya hidup hedon dan lebih mengkedepankan kesederhanaan dalam pekerjaan maupun kegiatan kita sehari-hari.

Pj Bupati juga mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRK Maybrat dalam bentuk peningkatan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam implementasinya pemerintah daerah taat pada aturan sebagai bukti ke depan struktur organisasi pemerintahan akan dirampingkan. “Juga di pemerintahan kampung akan diadakan pemilihan kampung ini sebagai dasar pemerintah daerah menaati peraturan yang ada,” pungkasnya.(*)

Komentar