Dinas PTSP Minahasa Hadapi Gugatan PTUN Terkait Izin Perumahan Griya Lestari 5

Mekry Sondey.Ā 

Tondano, KOMENTAR- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Minahasa siap menghadapi gugatan PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) oleh kelompok Aliansi Masyarakat (ALMA) Desa Sea.

Gugatan PTUN terkait keabsahan dokomen perizinan perumahan yang keluarkan Pemkab Minahasa kepada PT Bangun Minanga Lestari (BML) sebagai pengemban perumahan griya lestari 5.

“PTSP siap jalani gugatan PTUN, ” ujar Kadis PM-PTSP Minahasa, Mekry Sondey. Ia mengatakan, jika pihaknya telah menyerahkan masalah ini ke Kabag dan staf ahli bidang Hukum Pemkab dalam menghadapi gugatan PTUN.

Yang pasti kata Mekry, izin perumahan sea lestari 5 sudah tidak ada masalah. “Semua dokumen yang dikeluarkan sudah sesuai aturan dan kajian. Kalau ada PTUN tidak masalah, ” ujarnya.

Diketahui, persoalan kelompok masyarakat Sea atau dikenal dengan ALMA dengan
PT Bangun Minanga Lestari (BML) sebagai pengemban perrumahan ternyata belum berakhir. ALMA kembali melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado untuk meminta keabsahan atas surat-surat yang digunakan untuk pembangunan rumah bersubsidi oleh instansi terkait.

Kali ini gugatan di PTUN Manado terdaftar dengan nomor perkara 49/G/LH/2022/PTUN MDO dengan para tergugat yakni Kepala Pertanahan Kabupaten Minahasa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa, Kepala Dinas penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Minahasa, Bupati Minahasa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) serta tergugat 2 intervensi PT.Bangun Minanga Lestari (BML).

Sejak gugatan di daftarkan ke PTUN Manado tertanggal 28 Desember 2022, pihak PTUN telah melakukan pemeriksaan persiapan selama empat kali pertemuan, di lanjutkan dengan sidang e-court sebanyak enam kali, dilanjutkan lagi dengan sidang terbuka sebanyak dua kali sampai.

“Selain mengajukan banding terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Manado. ALMA juga mengajukan gugatan PTUN untuk menguji semua dokumen dan surat surat legalitas perijinan perumahan. Saat ini masuk sidang ke 14.Persidangan PTUN digelar setiap hari Selasa. Intinya kami kelompok masyarakat Sea (ALMA) tidak ingin mencari sensasi atau panggung namun semata mata hanya ingi mencari keadilan atas pengrusakan lingkungan di wilayah yang saat ini sedang dibangun perumahan, ” ujar Lenda Rende pada harian ini.(bly)

Komentar