Pj Bupati Maybrat Serahkan SK Plt kepada Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Sorong, KOMENTAR- Pj Bupati Maybrat Dr Bernhard E Rondonuwu Sos MSi menyerahkan surat keputusan (SK) Pelaksana tugas (Plt) kepada sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat, di Hotel Belagri Jln Merapi No 8 Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (22/05).

Mereka adalah Ferdinandus Taa SH MSi Jabatan baru Plt Sekda Kabupaten Maybrat. Manase Karet SE Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Maybrat. Enseny Stevy Mosso SSos MSi sebagai Plt Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Maybrat. Manase Wafom SIP MA Plt Kepala PTSP Kabupaten Maybrat, Samuel Bless SSi Plt Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maybrat dan Marten Howai SHUT MP sebagai Plt Kepala Bappeda Kabupaten Maybrat.

Dalam sambutannya, Pj Bupati mengatakan menindaklanjuti pesan Pj Gubernur Papua Barat Daya, agar legalitas administrasi mempunyai dan kewenangan kepada jajaran yang melaksanakan tugas sebagai Plt, agar tidak terkendala soal administrasi dan kewenangan karena ini sudah bulan ke-5.
Terutama melakukan pencarian itu tidak melekat kepada pimpinan OPD. Sebab akan susah untuk mencapai target-target pemerintah terutama per triwulan yang selalu di sampaikan melalui Kementerian Dalam Negeri. “Karena itu, kami harus bergerak cepat,” kata Pj Bupati Bernhard Rondonuwu.

“Hari ini kami serahkan di jam dinas SK pelaksana tugas kepada masing-masing, terutama kepada Plt Sekda. Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan janji kami, dan kami di Pemerintah Kabupaten Maybrat mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika kita berbicara tentang pimpinan tinggi pratama. Kita harus mempedomani sesuai dengan prosedur yang ada. Kami tidak serta-merta ketika kita berbicara tentang MVC yang nanti kita hadir adalah bentuk proses sebagai ASN harus serta-merta terus asas-asas kepegawaian yang sudah ada kepada Pemerintah Kabupaten Maybrat,” papar Pj Bupati menjelaskan.

Kemudian, lanjutnya, penyerahan SK Lelaksana tugas pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami sementara berproses sesuai dengan rekomendasi pimpinan DPRK dan anggota. Itu akan dilakukan sebenarnya dan sudah ada persetujuan yang namanya SOTK. Kita sudah mendapatkan persetujuan kemarin untuk mempunyai kewenangan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat,” kata Pj Bupati lagi.

Untuk itu, Pj Bupati mengingatkan, SK yang sudah diserahkan agar bisa melakukan tugas dalam penyerapan anggaran, karena penyerapan anggaran tidak sampai 7% waktu dipaparan kepada Inspektorat di Kementerian Dalam Negeri. “Sehingga kami langsung menindaklanjuti itu semua,” imbuhnya mengingatkan.(ist/*)

Komentar