Viral, Bangkai Babi Dibuang di Gunung Potong

Ratahan, KOMENTAR

Di tengah merebaknya penyebaran virus Flu Babi atau African Swine Fever (ASF), warga Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dihebohkan dengan aksi tak terpuji segelintir oknum tak bertanggungjawab yakni dengan membuang bangkai babi mati di area Gunung Potong, Desa Pangu, Kecamatan Ratahan Timur. 

Hal tersebut terdeteksi pada Minggu (04/05) yang didapati oleh warga di salah satu titik di kawasan hutan lindung yang menjadi akses utama masuk keluar Kabupaten Mitra ini. Sontak, kejadian ini kemudian viral di jagad media sosial dan memantik kecaman banyak pihak. 

Anggota DPRD Kabupaten Mitra, Sonny Tarumingi ST, yang berasal dari Desa Pangu Raya menyampaikan kecamannya. “Ini aksi di luar nalar yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang tak memiliki akal sehat. Sangat keterlaluan,” kata perosnel Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Mitra ini. 

Ia kemudian mendesak pemerintah dan apparat hukum mengusut kasus ini. “Di tengah merebaknya virus flu babi, kejadian ini adalah sebuah kejadian serius. Pemerintah dan aparat hukum harus mengusut tuntas. Temukan pelakuknya, dan proses hukum sesuai dengan aturan yang ada. Ini membahayakan kesehatan warga, mengancam usaha peternak babi, dan telah menimbulkan keresahan,” tukasnya. 

Senada disampaikan tokoh generasi muda Ratahan Timur, Marvel Pandaleke. “Ini Tindakan tidak bermoral yang dilakukan dengan sembarangan membuang bangkai babi di kawasan hutan lindung yang notabene adalah wilayah publik. Apalagi ini akses utama masuk keluar Kabupaten Mitra,” tukasnya. 

Pandaleke mensinyalir, beberapa ekor bangkai babi yang dibuang tersebut adalah babi yang mati karena terkena virus ASF yang saat ini sementara marak. “Ini pencemaran yang luar biasa, sebab bisa saja bangkai babi yang dibuang itu adalah babi yang mati akibat virus ASF. Tentu hal ini menjadi ancaman serius terhadap penyebaran virus itu sendiri, selain juga penyebaran bau busuk,” ujarnya. 

Pandaleke juga menyampaikan bahwa aksi ini adalah Tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). “Ancamannya pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 3 miliar. Kami mohon supaya pemerintah dan apparat hukum menyeriusi hal ini,” pungkasnya.(ftj)

Komentar