Penanganan Stunting di Minahasa Lambat, 129 Kasus, 1 Bayi Meninggal

Tondano, KOMENTAR- Penanganan stunting di Kabupaten Minahasa dinilai lambat. Hingga pertengahan tahun 2023, terdapat 129 kasus dengan angka prevalensi stunting di berada 16,5 persen alias jauh di atas target nasional sebanyak 14 persen.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, angka kasus stunting di Minahasa tahun 2022 sebanyak 136 kasus, kemudian tahun 2023 ada 129 kasus. Keluarga berpotensi dan resiko stunting di Minahasa, sesuai data terakhir sekitar 20ribu lebih, menurun dari data sebelumnya 33.953 keluarga yang berisiko. Sedangkan data SSGI pada tahun 2019, prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa sebesar 15,8 persen, lalu meningkat di tahun 2021 menjadi 17,5 persen, dan turun di tahun 2022 menjadi 16,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa balita stunting di Kabupaten Minahasa sudah menurun, namun belum berada dibawah angka 14 persen sesuai target nasional.

Sementara itu, data 129 kasus stunting di Minahasa tersebar di 25 Kecamatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu kasus anak stunting meninggal dunia yakni bayi di Desa Kembes Kecamatan Tombulu.

Sekertaris Daerah (Sekda) Minahasa, Lynda Watania mengatakan, upaya penanganan stunting di Kabupaten Minahasa harus menjadi prioritas. “Dua hal pokok yang menjadi perhatian, Pertama, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua. Komitmen ini harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya sampai ditingkat desa dan kelurahan. Kedua, kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci, ” ujar Sekda, saat memimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Minahasa di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Senin (14/08).

Kegiatan tersebut dihadiri, Kaban Bappelitbangda, Kadis Kesehatan, Kadis P2KB, Kadis Pendidikan, Kadis Kominfo, Kadis Perikanan, Kadis Pangan, Kadis PPPA, Kadis LH, para camat, hukum tua serta kepala Puskesmas.

Sekda mengatakan, upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu perangkat daerah, namun upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua perangkat daerah, termasuk Tim Penggerak PKK, Pemerintah Desa/Kelurahan, Akademisi, Media, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Mitra Pembangunan.

“Saya berharap agar penanggulangan stunting di Minahasa semakin sinergis agar kita bisa menurunkan stunting secara signifikan, dan semoga pada tahun 2024 kita dapat menurunkan prevalensi stunting sesuai target nasional, ” harapnya.

Kaban Bappelitbangda Minahasa, Philip Siwi SE mengatakan, salah satu kendala penanganan stunting karna koordinasi ditingkat paling bawah masih kurang. Padahal di desa ada tiga Kader pencegahan stunting. Iapun meminta pemerintah Kecamatan lebih berkoordinasi dengan Puskesmas. “Nantinya kedepan akan diatur agar jangan hanya Puskesmas yang jalan.Harus lebih intens koordinasi, kecamatan, pemeritah desa dan puskes, ” ujarnya.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (Dinas P2KBPA), Minahasa Martha Meita Aguw mengatakan, dinasnya terus melakukan berbagai upaya pencegahan stunting diantaranya intens melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi antar stakholder baik ditingkat Kecamatan dan Kabupaten. “Karna melalui rakor ini kita bisa saling memberikan informasi.Dilapangan kita ada tim pendampingan keluarga yang semua bekerja melakukan upaya penurunan stunting termasuk melakuka sosialisasi kepada calon pengantin, ibu hamil. Sosialisasi ini diharapkan kasus stunting menurun. Kaki optimis angka kasus stunting di Minahasa tahun 2023 bisa capai 12 persen di bawah 14 persen sebagaimana target nasional, ” paparnya.(bly)

Komentar