Maybrat, KOMENTAR- Ketua LMA Sarbukun Wilayah adat Aifat Timur dan Aifat Selatan Drs Zakeus Momao menyoroti penempatan birokrat di jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Sebab, menurut dia, terjadi diskriminasi dalam penempatan eselon II. “Menurut hemat kami, terjadi diskriminasi dalam penempatan jabatan esalon II. Dengan tegas kami sampaikan bahwa Kehadiran Otsus Jilid II yang melahirkan 4 provinsi di atas tanah Papua adalah semata-mata niat dan perhatian Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan politik Papua di atas Tanah Papua,” tegas Zakeus kepada media ini, jari Selasa (22/08).
Zakeus Mameo selaku tokoh masyarakat di Maybrat, juga meminta kepada Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (PBD), yang sudah dipercayakan Presiden RI di Provinsi Papua Barat Daya menjadi pemimpin untuk seluruh masyarakat di 1 kota dan 5 kabupaten.
“Tidak ada lagi yang haus kekuasaan untuk menindas kaum sesama Papua yang lemah,” sambungnya mengingatkan.
Lanjut dia, masyarakat Aifat Raya yang ada di Kabupaten Maybrat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada, 1 orangpun tidak bisa diambil untuk menduduki jabatan srategis, agar nantinya bersama-sama membantu Pj Gubernur ikut merencanakan progran dan kegiatan pembangunan atas wilayah-wilayah yang selama ini benar-benar terjadi kesenjangan dalam pembangunan bisa dapat disentuh kembali. “Sehingga kehadiran pemerintah itu ada, untuk melayani rakyatnya,” kata dia.(ist/*)
Komentar