Pj Bupati Maybrat Hadiri Rakor Analisis Permasalahan Konflik di Provinsi Papua Barat Daya

Sorong, KOMENTAR- Pj Bupati Maybrat Dr Bernhard Rondonuwu SSos MSi menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) Analisis Permasalahan Konflik Sosial di Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (22/09).

Rakor itu sangat penting dalam upaya pemahaman dan penyelesaian konflik sosial. Berbagai pihak terkait berkumpul untuk menganalisis permasalahan konflik sosial yang ada dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah di wilayah tersebut.

Rakor melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, dan pihak keamanan. Tujuan utama untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan konflik sosial yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya, serta mencari solusi yang dapat mengurangi ketegangan dan membangun perdamaian.

Dalam Rakor dilakukan analisis mendalam terhadap akar permasalahan konflik sosial yang terjadi di wilayah tersebut. Faktor-faktor seperti ketidakadilan, ketimpangan sosial-ekonomi, ketegangan antar-etnis, dan konflik lahan akan menjadi fokus utama dalam analisis tersebut.

Selain itu, dilakukan juga evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengatasi konflik sosial. Dalam rapat ini, diharapkan tercipta ruang diskusi yang terbuka dan inklusif, sehingga setiap pihak dapat berkontribusi dengan pemikiran dan pengalaman mereka. Kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga keamanan sangat penting dalam menyelesaikan konflik sosial secara efektif dan berkelanjutan.

Hasil dari Rakor akan menjadi dasar untuk menguraikan langkah-langkah konkret dalam penanganan konflik sosial di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, rekomendasi dan kesepakatan yang dihasilkan dari rapat ini akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam mengimplementasikan program dan kebijakan yang dapat menciptakan perdamaian dan keadilan sosial di wilayah tersebut.

Ini merupakan langkah penting dalam upaya membangun perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Melalui kerja sama dan komitmen semua pihak, diharapkan konflik sosial dapat diatasi secara berkelanjutan, sehingga masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya dapat hidup dalam keadaan yang aman, sejahtera, dan harmonis.

Dalam Rakor, Pj Bupati menjelaskan terkait kondisi sosial di Kabupaten Maybrat, ada image sendiri kurang baik, namun dirinya bersyukur dari KSP sudah menyatakan bahwa kondisi situsasi yang tadinya merah sudah menjadi putih yang artinya sudah aman. Ini semua tiidak terlepas dari peran penting TNI dan Polri dalam menjaga keamanan di wilayah Maybrat.

Ia membenarkan dua tahun terakir memang kondisi wilayah kabupaten maybrat sedang sulit, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakaran relatif jalan di tempat.

Namun semenjak dirinya ditunjuk sebagai Pj Bupati Maybrat, tentunya bersama-sama dengan masyarakat Maybrat, pemerintah mengatur kembali pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan sehingga pemerintahan yang sekarang berangsur-angsur membaik.

“Peran penting TNI dan Polri dalam membantu kami sangatlah penting, ini menjadi bukti nyata yang tadinya distrik di wilayah Aifat Timur Raya dan Aifat Selatan tertutup yang notabennya ada 1220 warganya mengungsi, kurang lebih ada sekitar 6000 masyarakat yang keluar dari daerah itu, maka kami nyatakan sudah di bawah kendali dan pengawasan pemerintah Maybrat,” jelas Pj Bupati.

“Sehingga semenjak kami melaksanakan pendekatan dengan tokoh masyarakat dengan dua jamian utama yaitu: jaminan keamanan dan jaminan infrasuktur pembangunan jalan. Ini sudah kami lakukan serta masyarakat yang tadinya mengungsi sdh 80% yang kembali ke kampung halamannya.(ist/*)

Komentar