Manado, KOMENTAR. Mengantisipasi potensi meningkatnya tekanan inflasi menjelang perayaan hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta sebagai preemptive action penyusunan program strategis pengendalian inflasi di tahun 2024, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) pada Sabtu (04/11).
HLM ini dipimpin oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, serta turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara,Andry Prasmuko. Pertemuan yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara ini juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah baik bupati maupun walikota, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kanwil Sulut, BMKG Sulut, Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.
“TPID Sulut harus memperkuat sinergi antar lembaga dalam mengantisipasi peningkatan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru,” kata Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.
Kepala Bank Indonesia Sulut, Andry Prasmuko mengatakan, untuk mengendalikan inflasi perlu kerja sama dengan semua pihak terkait. “Jelang Natal dan Tahun Baru, komoditas yang biasanya menjadi penyumbang inflasi adalah beras, cabai dan ikan. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, upaya optimalisasi program pengendalian inflasi melalui sinergi Gelar Pangan Murah (GPM) dengan penyaluran bantuan sosial, kontinuitas pasar Bulog, dan pemanfaatan insentif fiskal untuk pengendalian inflasi.
Selain itu, terdapat rekomendasi kebijakan sebagai strategi jangka pendek yaitu, penyaluran bibit siap tanam, pupuk dan alsintan; subsidi angkut komoditas pangan; serta utilisasi pos pantau barang/komoditas.
Sedangkan, untuk strategi jangka menengah panjang dapat dilakukan dengan intensifikasi/perluasan lahan berkolaborasi dengan Gapoktan; Pilot project pembangunan green house; dan Demplot ke Poktan.
HLM ini juga menjadi ajang launching website integrasi data terkait pengendalian harga di Sulut, yaitu Neraca Pangan, informasi harga pangan, dan kegiatan pengendalian inflasi.Website bertujuan untuk memudahkan integrasi data antar instansi dalam mengakses informasi ketersediaan dan kebutuhan pasokan dan harga komoditas pangan.
Selanjutnya, kegiatan ini dirangkaikan pula dengan penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Pos Check Point di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Boolang Mongondow Selatan untuk memudahkan pemantauan pergerakan lalu lintas komoditas pangan jalur darat dalam rangka mendukung pendataan alur lalu lintas komoditas pangan Sulut.(jou)
Komentar