Sudah Rp 6,3 Miliar Tersedot Untuk Dana Duka

Ratahan, KOMENTAR – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) tetap dalam komitmen memperhatikan warga yang ditimpa duka. Khusus penyaluran dana duka Pemkab Mitra telah menggelontorkan anggaran Rp 6,3 miliar lebih sepanjang tahun 2020 ini untuk membayar santunan duka.

Data dan informasi yang berhasil dirangkum harian ini menyebut, sampai dengan pekan keempat Oktober ini, instansi teknis terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah menerbitkan 913 akte kematian sepanjang 2020 ini.

“Sepanjang 2020 ini sampai dengan saat ini kita telah menerbitkan 913 akte kematian,” ungkap Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mitra, Ir Elly Sangian ME. Dijelaskannya, penerbitan akte kematian ini tentu erat kaitannya dengan realisasi pembayaran dan duka kepada ahli waris warga yang meninggal dunia.

“Karena salah satu syarat membayar dana duka adalah harus adanya dokumen pendukung antara lain yang paling penting adalah akte kematian,” terangnya.

Sementara itu, Seketaris Daerah Kabupaten Mitra, David Lalandos AP MM menjelaskan, pembayaran dana duka kepada masyarakat telah menjadi komitmen Pemkab sebagai bentuk kepedulian khususnya dari Bupati James Sumendap SH dan Wakil Bupati Drs Jesaja JO Legi kepada warga yang ditimpa duka.

“Yang pasti warga bersangkutan adalah penduduk Kabupaten Mitra, dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang sah. Bila semua dokumen memenuhi syarat, maka dana duka akan langsung diberikan,” sebut pejabat yang juga pernah menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mitra ini.

Diketahui, dana duka di Kabupaten MItra jumlahnya adalah Rp 7 juta. Dengan jumlah kejadian kematian mencapai 913, maka berarti persisnya Pemkab telah mengucurkan anggaran Rp 6,391 miliar untuk membayar dana santunan duka. Program dana duka dengan besaran Rp 7 juta ini.

Dana santunan duka senilai Rp 7 juta ini merupakan yang terbesar di Sulut dan sekarang sementara menjadi role model yang dilirik untuk diadopsi di daerah lain, termasuk menjadi program unggulan dari para calon kepala daerah di era Pilkada ini.(ftj)

Komentar